PARLEMEN

Polemik Pajak Sembako, DPR Ternyata Belum Terima Draft RUU KUP

MONITOR, Jakarta – Wacana pemberlakuan pajak atas sembako dan biaya pendidikan terus ramai ditengah khalayak. Menanggapi wacana yang beredar, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya hingga kini belum menerima draf RUU KUP tersebut.

Bahkan menyinggung polemik wacana itu, Dasco menegaskan DPR belum mengetahui secara menyeluruh setiap poin dalam RUU KUP.

“Saya sudah sampaikan kemarin bahwa draf itu belum sampai di DPR, bahwa kemudian yang ada di luar yang konon katanya bocor, itu pun mungkin hanya diambil sebagian-sebagian,” ujar Dasco kepada awak media di Gedung DPR, Senayan, Senin (14/6).

Ketua harian DPP Gerindra ini menyatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu keseluruhan isi draft RUU KUP, kemudian akan memberikan tanggapan.

“Jadi kita akan melihat draf secara keseluruhan baru kemudian kami akan memberikan komentar yang juga komplit,” terang Dasco.

Lebih jauh, ia berharap agar pemerintah tidak mudah membuat kebijakan yang dirasa akan memberatkan masyarakat di masa pandemi ini.

“Tentunya saya sudah sampaikan kemarin bahwa dalam pemulihan ekonomi nasional ini, pemerintah kita harap tidak membuat kebijakan yang tidak menguntungkan masyarakat, tapi saya yakin bahwa pemerintah tidak begitu,” pungkasnya.

Recent Posts

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

4 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

4 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

6 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

6 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

6 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

9 jam yang lalu