Kisruh Keberangkatan Haji Terjawab, Gerindra DKI: Informasi Pimpinan DPR Tebukti Benar

MONITOR, Jakarta – Kisruh keberangkatan haji akhirnya terjawab. Ya, itu setelah pihak Kerajaan Arab Saudi mengumumkan adanya pembatasan kouta haji, dimana quotanya hanya untuk 60.000 jamaah saja.

Dari 60.000 jamaah yang mendapat “jatah” berhaji merupakan jamaah domestik yakni warga dan ekspatriat yang ada di Arab Saudi.

Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis mengatakan, apa yang selama ini disampaikan pimpinan DPR ternyata benar, bahwa yang boleh melakukan ibadah haji hanya warga saudi dan ekspatriat.

“Jadi sekarang semuanya jelas dan tegas, artinya tidak ada satu pun negara selain Arab Saudi di dunia ini yang mendapatkan quota untuk jamaah haji tahun 2021,”ujar Ali.

Dikatakannya, informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tersebut langsung disampaikan oleh Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud kepada Menlu Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi melalui sambungan telponnya.

“Saran saya sebaiknya sekarang sudahi dalam menganalisa aneh-aneh terkait adanya pembatalan pemberangkatan jamaah haji. Mari kita kembali fokus dan bekerjasama dengan semua elemen anak bangsa dalam penanganan Covid-19 di negeri ini,”ajaknya.

Diakui Ali, yang juga berprofesi sebagai pengacara ini, pembatalan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia diumumkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Namun sempat terjadi kekisruhan dengan munculnya banyak opini liar tanpa didasari fakta yang jelas.

“Banyak opini dan analisa aneh yang muncul ketika Kementerian Agama secara resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Ada yang mengkaitkan dengan soal diplomasi dan hal lainnya,” terangnya.

Namun akhirnya, lanjut Ali, opini liar dan analisa aneh yang timbul semua terbantahkan pihak Dubes Arab Saudi Mr. Essam Bin Abed Al Thaqafi saat mendatangi pihak MUI di Jakarta.