PARLEMEN

DPR Apresiasi Kebijakan Kemenag Tak Berangkatkan Jamaah Haji

MONITOR, Jakarta – Kalangan DPR RI, mengapresiasi kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag) untuk tidak memberangkat jamaah haji tahun ini. Pasalnya, sampai saat ini, belum ada informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

“Saya mengapresiasi keputusan dari Menteri Agama Republik Indonesia yang mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji asal Indonesia, disamping karena belum adanya informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi, juga secara tengat waktu tidak memungkinan bagi Indonesia memberangkatkan jamaah haji,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/6).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, keputusan kuota haji tahun ini adalah kewenangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, HE. Essam Bin Ahmed Abid Altaqafi untuk tidak merespon secara berlebihan terkait polemik ini, cukup memastikan dan menyampaikan informasi resmi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan keputusan Pemerintah Kerjaan Arab Saudi dalam hal pelaksanaan ibadah haji tahun ini, di tengah pandemi COVID-19.

Loyalis Prabowo Subianto ini pun mengaku, kalau pihaknya selaku pimpinan DPR RI sudah berkomunikasi dengan banyak pihak menyangkut perkembangan kuota haji ini.

“Jadi sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 adalah batas permintaan pemerintah indonesia untuk diberikan informasi dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota haji untuk Indonesia yang belum ada kepastian. Sementara disisi lain, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan banyak hal baik itu vaksinasi, persiapan catering bagi calon jamaah haji , pesawat , pemondokan dan lain sebagainya hanya dengan jangka waktu 1,5 bulan, karena telah lewat dari batas waktu yg diminta pemerintah indonesia yaitu 28 mei 202, maka keputusan tak memberangkan Jamaah haji tahun ini keputusan tepat,”tegasnya.

Menyinggung soal surat yang disampaikan Duta Besar Arab Saudi yang ditujukan kepada Ibu Ketua DPR dan sudah tersebar kepada publik, terkait masalah haji yang ada kaitannya dengan vaksin sinovac yang belum disetujui oleh pemerintah Kerjaan Arab Saudi bagi calon jamaah haji ?

Dijelaskan Dasco, pihaknya tak bermaksud membuat kegaduhan, dalam memberikan komentar surat tersebut.

“Sebenarnya waktu itu, saya ingin menekankan bahwa jangan bahas terlebih dahulu tentang vaksin, tetapi dipastikan dulu, apakah Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak? Karena informasi terbaru yang saya dapatkan itu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji karena adanya pembatasan karena pandemi COVID-19,” pungkasnya.

Recent Posts

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

2 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

3 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

4 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

6 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

6 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

7 jam yang lalu