POLITIK

KPK Bakal Berhentikan 51 Pegawai yang Punya ‘Rapor Merah’

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kemungkinan besar sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih bisa mengikuti pembinaan. Sedangkan 51 orang lainnya, dipastikan bakal diberhentikan.

Namun Marwata enggan menjelaskan secara detail terkait nama-nama yang bersangkutan.

“Jadi untuk nama-nama untuk sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan maupun yang 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan,” ujar Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021) kemarin.

Ia pun menjelaskan, 51 orang lainnya yang dinyatakan tidak dapat lagi bergabung dengan KPK karena dinilai memiliki rapor merah. Untuk itu, mereka tidak dapat mengikuti pembinaan.

“Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” jelasnya.

Adapun masa kinerja 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak bisa dibina, akan berakhir pada 1 November mendatang. Marwata menyatakan, dalam tenggang waktu tersebut, mereka masih akan bekerja seperti biasa dengan pengawasan yang diperketat.

Recent Posts

Kemen PPPA Kecam Dugaan Pelecehan Seksual di FH UI, Libatkan 16 Mahasiswa

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengecam keras dugaan kasus pelecehan…

5 jam yang lalu

Produksi Gula BUMN Naik 58%, HKTI Lumajang: Jangan Rayakan Angka di Atas Derita Petani!

MONITOR, Lumajang - Klaim lonjakan produksi gula BUMN hingga 58% pasca-merger ID Food dan PTPN…

5 jam yang lalu

RI-Tiongkok Bangun Platform Integrasi Tingkatkan Kualitas SDM Industri

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mempercepat langkah transformasi sektor manufaktur nasional menuju era industri…

5 jam yang lalu

Darurat Kekerasan di Pendidikan, JPPI: 233 Kasus dalam 3 Bulan Didominasi Kekerasan Seksual

MONITOR, Jakarta — Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyatakan kondisi darurat kekerasan di dunia pendidikan menyusul…

8 jam yang lalu

Heboh Isu Pesawat Militer AS Bebas Melintas di RI, Ini Respons Komisi I DPR

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta menyoroti isu tentang perjanjian akses bagi…

9 jam yang lalu

Kolaborasi Pemkot Tangsel dan Baznas Dorong Kesejahteraan Warga, Transparansi Pengelolaan Dana Jadi Prioritas

MONITOR, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus…

15 jam yang lalu