POLITIK

KPK Bakal Berhentikan 51 Pegawai yang Punya ‘Rapor Merah’

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan kemungkinan besar sebanyak 24 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) masih bisa mengikuti pembinaan. Sedangkan 51 orang lainnya, dipastikan bakal diberhentikan.

Namun Marwata enggan menjelaskan secara detail terkait nama-nama yang bersangkutan.

“Jadi untuk nama-nama untuk sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik yang masih 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan maupun yang 51 orang yang dinyatakan oleh asesor tidak bisa dilakukan untuk pembinaan,” ujar Alexander Marwata dalam konferensi pers, Selasa (25/5/2021) kemarin.

Ia pun menjelaskan, 51 orang lainnya yang dinyatakan tidak dapat lagi bergabung dengan KPK karena dinilai memiliki rapor merah. Untuk itu, mereka tidak dapat mengikuti pembinaan.

“Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” jelasnya.

Adapun masa kinerja 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak bisa dibina, akan berakhir pada 1 November mendatang. Marwata menyatakan, dalam tenggang waktu tersebut, mereka masih akan bekerja seperti biasa dengan pengawasan yang diperketat.

Recent Posts

AAWC 2026, Prof Rokhmin dorong Kerja Sama Asia-Pasifik Perkuat Ketahanan Air dan Adaptasi Perubahan Iklim

MONITOR, Vientiane, Laos – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan RI…

2 jam yang lalu

Tegas, Kemenhaj Ancam Cabut Izin Hingga Pidanakan Travel Nakal Penelantar Jemaah

MONITOR, Medan - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk melindungi para…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pasar Pengusaha Kopi Terdampak Bencana Lewat ICX Medan

MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…

14 jam yang lalu

Waka Komisi IX DPR Soal Putusan MK: MBG Harus Terus Berkelanjutan Demi Investasi SDM Unggul RI

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…

20 jam yang lalu

Eksploitasi Manusia dan Perbudakan Modern Makin Berkembang, Ketua Komisi HAM DPR Usul Revisi UU TPPO

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…

20 jam yang lalu

Pemerintah Imbau Masyarakat Lapor Jika Ada Penyimpangan Penyaluran KUR

MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…

20 jam yang lalu