Program vaksinasi gotong royong/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Program vaksin gotong royong sudah dilakukan per hari Selasa, 18 Mei 2021 kemarin. Adapun besaran tarif yang ditentukan pemerintah yakni sebesar Rp321.660 per dosis dengan tarif pelayanan sebesar Rp117.910.
Besaran harga vaksin ini dinilai terlalu mahal. Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengkalkulasikan masyarakat yang melakukan dua tahap vaksinasi ini setidaknya harus merogoh kocek lebih dari Rp800 ribu. Saat rapat bersama Bio Farma, Yahya pun meminta agar jangan ada komersialisasi vaksin Gotong Royong.
“Saya mengharap dan mengimbau jangan ada komersialisasi Vaksin Gotong Royong. Saya kira ini perlu digaris bawahi, sebab kalau mendengarkan pernyataan Menteri BUMN nampaknya kurang memberikan respon yang serius terhadap keluhan masyarakat, terutama di kalangan pengusaha,” ujar Yahya di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyatakan, harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha besar saja.
Namun ia mengeluhkan vaksin Gotong Royong yang bersifat sukarela dengan tujuan utama mempercepat pemerintah mencapai herd immunity tetapi dijual dengan harga yang mahal. “Masak keuntungannya saja 20 persen, ini kan sama dengan swasta ini, keuntungannya 20 persen termasuk jasa transportasinya,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah pada 17…
MONITOR, Jakarta - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat fondasi pengembangan industri semikonduktor nasional sebagai bagian…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan…
MONITOR, Jakarta - Komisi X DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal dan mendukung penuh pelaksanaan…
MONITOR, Jakarta - Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) bersama Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan…