MONITOR, Jakarta – Langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini melaporkan adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.
Legislator dari Fraksi PAN ini menyatakan, data yang disampaikan Risma menjadi bukti bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah.
“Ini adalah bukti terbaru. Tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data bansos yang salah. Ini tidak bisa didiamkan. Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa,” kata Saleh Daulay, dalam keterangannya.
Saleh menjelaskan, di masa kepemimpinan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yang diolah oleh Kementerian Sosial. Kini, namanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Apa ini bukan bagian dari verifikasi data yang sudah divalidasi? Kenapa kok sekarang ada menteri baru yang menyebut ada 21 juta data yang salah?” tanya Saleh.
Menurutnya, persoalan kesalahan data ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Pasalnya, ada banyak konsekuensinya. Termasuk akan banyak yang mempertanyakan data yang dipakai dalam pemberian bantuan sosial yang berjalan saat ini.
“Katakanlah, misalnya, pemberian bantuan PKH (Program Keluarga Harapan). Begitu juga pendataan bagi KIS atau BPJS Kesehatan dari data PBI, dan program bantuan sosial lainnya. Data mana yang dipakai? Apakah ini tidak menjadi bagian dari kesalahan data tersebut?” jelasnya.
 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat dukungan dari Anggota DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.){kind=link}