TNI-POLRI, dan BIN Bersinergi Memberantas Aksi Terorisme KKB

MONITOR, Jakarta – Pasca segelintir personil TNI-Polri kian tumbang di tangan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Fenomena aksi terorisme tersebut tak kunjung berhenti meneror warga sipil hingga membuat masyarakat resah dan takut. Kontak tembak senjata pun telah terjadi masif antara KKB dengan TNI-POLRI di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Siatuasi makin mencekam, dan dukacita datang silih berganti merundung keamanan negeri ini. Kekerasan datang bertubi-tubi mengganggu ketertiban bangsa hingga mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Aksi terorisme KKB telah menewaskan salah satu putra terbaik bangsa ialah patriot sejati pejuang/pahlawan NKRI. Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Danny Nugraha Karya, pada Minggu (25/4/2021) sore.

KKB semakin hari makin leluasa menebar teror membuat masyarakat takut dan terancam akibat kejahatannya. Tindakan mereka patut dikategorikan sebagai aksi teror karena menimbulkan bahaya dan ancaman bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Moh. Mahfud MD menegaskan, pemerintah menganggap organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan ekstremisme kekerasan (violence extremism) masif dikategorikan sebagai teroris, pada Kamis, 29 April 2021.

Presiden Joko Widodo dengan seluruh jajaran institusi negara bersikap tegas dan optimis bahwa pihaknya akan mengerahkan semua kekuatan untuk memberangus terorisme yang menamakan diri KKB. Ia mendorong agar TNI-POLRI, dan BIN segera menindak pelaku teror di Papua.

“Saya telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB baik di Papua maupun di seluruh pelosok tanah air,” ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi persnya di Istana Merdeka, Jakarta (26/04).

Pengamat intelijen dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro menawarkan berbagai solusi untuk menuntaskan persoalan terorisme yang berasal dari KKB. Pertama, penegakan hukum (law enforcement) yang efisien, dan efektif, serta konsisten oleh pemerintah. Tentunya, menindak tegas teroris sekalipun itu pelakunya melibatkan di kalangan pejabat pemerintah daerah Papua.

“Kedua, pelibatan unsur TNI-POLRI penting sekali melakukan pembinaan teritorial. Misalnya, mereka mengupayakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. Bila perlu melibatkan masyarakat dalam setiap pembangunan insfrastrutur jalan raya,” ungkap pria yang disapa Simon ini.

Simon mendorong, supaya pemerintah segera mengoptimilisasi pendekatan sosial, dan budaya, serta emosional approuch  dengan sejumlah tokoh lintas agama, dan tokoh adat dalam menyelesaikan masalah OPM/KKB di Papua ini. 

“Masalah Papua menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk memperkuat fungsi Intelijen TNI-POLRI dalam memetakan kondisi sosio-kultur, pergerakan barang dan orang, peta dan anatomi konflik, serta struktur sosial,” ungkapnya.

Simon berharap, TNI-POLRI harus terlibat aktif mendesain pembangunan jangka panjang, dan jangan menengah Papua. Support dari TNI-POLRI adalah tidak hanya memastikan dimensi Keamanan dan Ketahanan. Tetapi, juga menjaga keabsahan data yang menjadi rujukan dalam merencanakan dan mendesain kebijakan kedepan.

Terkahir, ia mendukung inisiatif Presiden dalam memberantas terorisme KKB. Paling tidak, sinergi TNI-POLRI, dan BIN dapat dipastikan mampu mengubur bahaya laten terorisme. Ide-ide untuk mewujudkan Papua aman dan tentram sangat solutif bila mana fungsi Intelijen TNI-POLRI terus-menerus dilibatkan dalam merumuskan konteks Papua.