HUKUM

Bantuan Hukum Munarman Dipersulit, Fadli Zon: Ini Pelanggaran HAM

MONITOR, Jakarta – Bantuan hukum terhadap mantan Sekretaris Jenderal Front Pembela Islam, Munarman, menghadapi kendala. Hal demikian diungkapkan Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (Taktis).

Ya, tim Taktis yang kini mendampingi Munarman mengaku kesulitan akses untuk memberikan bantuan hukum kepada pengacara Habib Rizieq itu.

Pengakuan tersebut ditanggapi oleh Politikus Gerindra, Fadli Zon. Ia menilai penegakan hukum terhadap kasus Munarman sangat berlebihan.

Bahkan, eks Wakil Ketua DPR RI ini menyatakan upaya penegak hukum mempersulit tim kuasa hukum Munarman jelas merupakan pelanggaran HAM.

“Ini jelas pelanggaran HAM, berlebihan dan mempertontonkan kekuasaan bukan penegakkan hukum,” kritik Fadli Zon, dalam keterangannya, Kamis (29/4/2021).

Lebih jauh ia meminta agar penegak hukum memberikan akses terhadap pihak keluarga maupun tim kuasa hukum Munarman.

“Berilah akses pada pengacara dan keluarga untuk memberi bantuan hukum dan juga makanan/minuman. Ini bulan suci Ramadhan,” tuturnya mengingatkan.

Recent Posts

DPR Ingatkan Pemerintah Agar Penghapusan Tunggakan BPJS Tak Salah Sasaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyambut positif langkah pemerintah…

6 menit yang lalu

Buka Simulasi Sidang Parlemen Remaja 2025, Puan Ungkap Dinamika Politik di DPR

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani membuka kegiatan Simulasi Persidangan Parlemen Remaja 2025…

30 menit yang lalu

Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Kebakaran Rumah Hakim Tipikor Medan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengecam keras peristiwa kebakaran rumah…

2 jam yang lalu

Kemenimipas Dapat Apresiasi Menteri PAN-RB atas Kinerja Penguatan Sistem Merit ASN

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) berhasil mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur…

3 jam yang lalu

Ditargetkan Berdiri Tahun ini, Menag Tegaskan Soal Calon Dirjen Pesantren

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tengah memproses pendirian Direktorat Jenderal Pesantren. Menag Nasaruddin Umar menargetkan…

4 jam yang lalu

Demi Pariwisata yang Sehat, DPR Dorong Perbaikan Sistem Izin Usaha via OSS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty berpandangan perlunya perbaikan sistem…

5 jam yang lalu