Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah (dok: Tsani/Monitor)
MONITOR, Jakarta – Salah satu faktor munculnya ekstrimisme agama di tengah masyarakat karena abainya pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun dan membina mental ideologi bangsanya sendiri.
Hal demikian diutarakan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah. Ia menjelaskan, ini terjadi setelah reformasi, yaitu dicabutnya TAP MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan kemudian disusul dengan pembubaran BP7.
Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 lalu juga telah membuat ekstrimisme agama muncul di Tanah Air.
“Sejak saat itulah seakan-akan sempurna upaya untuk mencabut memori Pancasila dari memori kolektif bangsanya sendiri. Sehingga tidak mengherankan kalau kita melihat beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang memotret bagaimana paham ekstrimisme keagamaan itu telah masuk di tengah-tengah masyarakat kita, yang akhirnya menimbulkan problem dan krisis kebangsaan,” terang Ahmad Basarah, dalam keterangannya.
MONITOR, Ternate - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly…
MONITOR, Jakarta — Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) melalui unit…
MONITOR, Jakarta - Ikatan Alumni Assalafie–Assalafiat (IKTASA) menggelar Silaturrahim Nasional (Silatnas), Pengaosan ke-100, serta pengukuhan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Perdagangan mencatat capaian positif Program Belanja Nasional Triwulan I 2026 yang berhasil…
MONITOR, Surabaya — Pertamina Patra Niaga menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi nasional melalui penyediaan dan…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat upaya menciptakan iklim investasi industri yang kondusif, efisien,…