Politikus Gerindra Desak Menkominfo Audit XL Axiata

Mantan Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono (dok: net)

MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, mendesak Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G. Plate untuk melakukan audit terhadap XL Axiata terkait komitmen pembangunan jaringannya di Indonesia Timur.

“XL Axiata sampai hari ini belum banyak memenuhi komitmennya untuk membangun Infrastruktur jaringannya hingga ke pelosok pelosok Desa secara nasional. Berbeda misalnya dengan operator lainnya seperti Telkomsel dan Indosat,” ungkapnya kepada media di Jakarta, Selasa (20/4/2021).

“Sehingga wajar saja pelayanan XL di luar pulau jawa kurang bagus dan sering terganggu,” ujar Arief melanjutkan.

Arief mengatakan bahwa berbagai alasan operator XL Axiata tidak memenuhi komitmen pembangunan. Dahulu isu tidak ada backbone. Namun kini dengan tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah dan Barat, menurut Arief, seharusnya tidak ada alasan bagi operator telekomunikasi seperti XL Axiata malas membangun jaringan di desa-desa yang belum memiliki layanan seluler.

“Sebab di saat pandemi Covid-19, seluruh daerah membutuhkan layanan telekomunikasi untuk melakukan kegiatan daring seperti pembelajaran jarak jauh dan bekerja dari rumah,” katanya.

Karena itu, Arief menegaskan, Menkominfo harus bertindak tegas terhadap operator tersebut. Termasuk menagih janji investasi dan pembangunan jaringan yang telah disampaikan operator telekomunikasi ketika mendapatkan izin.

“Padahal sangat jelas saat XL Axiata mendapatkan izin usaha seluler sesuai UU Telekomunikasi yang berlaku harus membangun jaringan infrastrukturnya secara nasional, sebagai komitmen investasi dan diberikan izin usahanya,” ungkapnya.

Dengan Peratura Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran, Arief menyampaikan, Menkominfo memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi dan pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi jika mereka membangun jaringan.

“Karena itu sebaiknya Menteri Kominfo jangan takut dan ragu untuk mencabut izin XL Axiata,” ujarnya.

Karena terpenuhinya jaringan-jaringan voice dan data telekomunikasi seluler di desa-desa itu bisa jadi tolak ukur kinerja dari Menkominfo dalam menjalankan target Presiden Jokowi untuk memberikan layanan internet dan telekomunikasi di seluruh desa yang ada di Indonesia.

“Kalau tidak berani audit XL Axiata kayaknya Menteri Kominfo bisa jadi menteri yang harus direshuffle,” katanya.