Waketum Partai Gerindra Fadli Zon
MONITOR, Jakarta – Pergantian nama jalan tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated menjadi jalan layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) menuai tanggapan dari sejumlah kalangan, salah satunya Fadli Zon.
Politikus Gerindra ini mempertanyakan dasar pertimbangan dipilihnya nama Pangeran Uni Emirat Arab (UEA) itu sebagai nama salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia.
Fadli Zon juga mempertanyakan bagaimana peran para pahlawan negeri ini yang sudah berjasa banyak, serta mengusulkan agar memilih nama mereka sebagai nama jalan.
“Apa jasa Mohammed bin Zayed (MBZ) bagi Indonesia? Apa tak ada nama pahlawan kita yang berjasa bagi bangsa ini yang bisa kita hargai dan hormati untuk menjadi nama jalan?” kritik Fadli Zon.
Eks Wakil Ketua DPR RI ini kemudian meminta agar pemerintah mengkaji ulang penggunaan nama Pangeran MBZ sebagai nama jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga tersebut.
“Saya usul agar ditinjau ulang nama jalan ini,” pinta Fadli Zon.
Sebelumnya diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membeberkan alasan pergantian nama itu. Menurutnya, pergantian nama tol yang dioperasikan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) ini lantaran nama Presiden Jokowi lebih dulu menjadi nama jalan di Abu Dhabi, Ibu kota Uni Emirat Arab (UEA).
Ia menyatakan, penamaan Jalan Presiden Jokowi di Abu Dhabi merupakan sebuah kehormatan bangsa bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia melakukan hal sama dengan memberikan nama Jalan Tol Layang MBZ Sheikh Mohammed Bin Zayed.
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap 2 Mei kembali menjadi momentum reflektif bagi…
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…