PARLEMEN

Mudik Dilarang, Puan: Kebijakan ini Harus Adil dan Konsisten

MONITOR, Jakarta – Pemerintah telah resmi melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Kebijakan ini ditempuh untuk mengendalikan mobilitas massa yang diprediksi akan melonjak pesat, dan mencegah terjadinya penyebaran virus Corona.

Terkait kebijakan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah agar konsisten terhadap kebijakan yang diambil.

Sebelum memutuskan melarang mudik, Puan meminta agar pemerintah massif memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. Sebab faktanya, masih ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” ujar Puan Maharani, kepada awak media.

Puan mengakui, untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.

Bahkan dikatakan Puan, masyarakat masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan.

Untuk itu, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.

“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten. Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” pungkasnya.

Recent Posts

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

13 menit yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

1 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

1 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

3 jam yang lalu

Kementerian UMKM Ajak ASN Perluas Pasar Produk Lokal

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajak aparatur sipil negara (ASN)…

4 jam yang lalu

Kemenag Perkuat Kompetensi Penghulu Hadapi Layanan Nikah Lintas Negara

MONITOR, Malang - Kementerian Agama menyiapkan penghulu agar semakin adaptif menghadapi dinamika layanan nikah yang…

6 jam yang lalu