PENDIDIKAN

PTM Dimulai Juli, KPAI: Sekolah Harus Siapkan Infrastruktur Memadai

MONITOR, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pihak sekolah harus menyiapkan semua infrastruktur yang dibutuhkan dalam adaptasi kebiasaan baru (AKB) di sekolah, misalnya jumlah wastafel yang memadai, harus 1:1 dimana jumlah kelas 20, maka wastafel minimal 20 buah. Hal ini dilakukan dalam ragka menyambut persiapan penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dimulai bulan Juli mendatang.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menyatakan, sekolah juga harus memiliki Thermogun yang menyesuaikan jumlah peserta didik agar saat diukur suhunya di pintu gerbang sekolah, tidak terjadi penumpukan atau kerumunan siswa karena mengantri.

Tak hanya itu, pihak sekolah juga dituntut memiliki ruang ganti untuk warga sekolah yang naik kendaraan umum untuk berganti seragam.

“Sekolah juga harus menyediakan ruang isolasi sementara untuk kondisi darurat, misalnya ada warga sekolah yang suhunya diatas 37,3 derajat,” kata Retno dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

Menurutnya, sekolah harus membuat sejumlah Protokol Kesehatan/SOP AKB di lingkungan satuan pendidikan, semua Prokes/SOP wajib di sosialisasi ke seluruh warga sekolah termasuk orangtua siswa sebelum memulai ujicoba PTM.

Retno juga mendorong agar para guru sudah harus siap mengajar di kelas tanpa melepas masker atau meletakan masker di dagu dan di dada.

Bagi Retno, guru harus menjadi model yang dapat dicontoh peserta didik, karena anak adalah peniru ulung, apa yang dilakukan gurunya cenderung di contoh, termasuk kedisiplinan menggunakan masker.

“Saat ujicoba sekolah tatap muka, sebaiknya para guru juga harus sudah di vaksin, terutama para guru dan tenaga kependidikan yang usianya sudah lebih dari 45 tahun,” kata Retno.

Para guru juga wajib untuk melakukaan pemetaan materi pembelajaran antara materi yang sulit dan mudah.

“Untuk materi yang sulit dan sangat sulit dibahas saat PTM, sedangkan materi yang mudah dan sedang diberikan di PJJ. Mengingat PTM hanya separuh kelas, maka PTM dan PJJ harus dilakukan secara bergantian,” jelas Retno.

Recent Posts

DPR Dorong Revisi UU KUHAP Segera Rampung Sebelum 2026

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian revisi…

42 menit yang lalu

Kemenag dan Kemendes Berdayakan Desa melalui Zakat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,…

10 jam yang lalu

DPR Sebut OTT Wamenaker Noel Tingkatkan Keberanian APH Tindak Tegas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja…

11 jam yang lalu

Anis Matta Lantik Pengurus 34 DPW dan 468 Pimpinan DPD Secara Serentak

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik kepengurusan Dewan…

13 jam yang lalu

Layanan Haji Akan Beralih ke BP Haji, Menag: Terimakasih Pak Presiden

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa rencana peralihan layanan haji dari Kementerian…

15 jam yang lalu

RGC FIA UI Gelar Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Penjaminan Kredit

MONITOR, Jakarta - Risk Governance Centre (RGC) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) kembali…

17 jam yang lalu