Wali Kota Depok Mohammad Idris. (dok. Istimewa)
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengajak masyarakat menyukseskan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tahun ini. Pendataan dimulai 1 April hingga 31 Mei mendatang.
“Kepada seluruh warga masyarakat, ayo sukseskan pendataan keluarga yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei di seluruh wilayah Kota Depok,” kata Wali Kota Depok Mohammad Idris, melalui video yang dirilis, Rabu (31/03).
Dia berharap, masyarakat dapat memberikan data yang benar, akurat, valid, dan jelas selama proses pendataan berlangsung. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Kepada semua warga, semua keluarga Kota Depok, kita sambut petugas pendataan yang akan datang ke rumah kita. Berikan data yang benar, akurat, valid, dan jelas, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya.
Dikatakannya, data menjadi hal terpenting dalam perencanaan pembangunan. Untuk itu, imbuhnya, pendataan keluarga yang dilakukan pemerintah melalui BKKBN setiap lima tahun sekali perlu diadakan.
“Data sangat penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk data keluarga. Oleh kerena itu, setiap lima tahun sekali, pemeritah melakukan pendataan keluarga yang dilaksanakan oleh BKKBN,” jelasnya.
Dijelaskan, data yang dihimpun oleh BKKBN nantinya juga akan menjadi data awal bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk mewujudkan visinya. Yaitu sebagai Kota Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera.
“Pastikan keluarga kita terdata, untuk Depok yang maju, berbudaya, dan sejahtera,” pungkasnya.
MONITOR, Makassar - Panglima Komando Operasi Udara II Marsda TNI Deni Hasoloan S., menyambut kedatangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa semua biaya untuk Pendidikan Profesi Guru (PPG)…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrohman, menyatakan bahwa arus mudik tahun ini…
MONITOR, Jakarta - Kabar baik datang bagi Timnas Indonesia. Dua pertandingan yang telah dilalui di…
MONITOR - Analis Sosial Politik dan Komunikasi Kebijakan Publik Syukron Jamal mendukung dan mengapresiasi gerak…
MONITOR, Jakarta - Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak…