PARLEMEN

Tolak Impor Beras, Komisi IV Akan Lakukan Inspeksi Pangan

MONITOR, Jakarta – Kebijakan impor beras mengundang kritik dari banyak kalangan. Kebijakan ini dinilai tidak popular secara politik, terlebih di masa pandemi.

Hal demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Ermarini. Ia menegaskan Komisi IV DPR RI sepakat tidak menyetujui kebijakan impor yang akan dilakukan oleh pemerintah ini.

Untuk itu, dikatakan Anggia, Pemerintah harus segera mengevaluasi kembali kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat itu.

“Jadi, satu, kalau untuk isu impor satu juta ton kita di Komisi IV secara bersama-sama sepakat menolak hal tersebut. Terutama kita Komisi IV menolak importasi, terutama ketika sedang ada panen raya. Kan panen raya di depan mata. Sebaiknya itu perlu dievaluasi untuk impor beras, dan ini sudah tegas bahwa kita di Komisi IV menolak itu,” kata Anggia Ermarini, belum lama ini.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini justru memiliki stok pangan yang stabil sehingga tidak membutuhkan impor beras. kendati demikian, Anggia menyatakan Komisi IV akan membuktikan hal tersebut dengan melakukan inspeksi lapangan.

“Apabila bahwa kita lihat dan kita memastikan bahwa stok pangan aman, kita menolak (impor). Kalau kita melihat bahwa stok pangan ini aman ya. Ada optimisme meskipun harus mulai kita buktikan. Kita juga ingin tahu data di pemerintah dan kita inginnya itu jujur, jadi benar tidak karena bencana alam ini akan mempengaruhi produktivitas pangan kita,” tandas Legislator dari Fraksi PKB ini.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

3 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

3 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

12 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

13 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

16 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

17 jam yang lalu