BERITA

Anies Enggan Bicara soal Penerima Manfaat Program Rumah DP 0 Persen

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru soal batasan tertinggi penghasilan warga untuk bisa memiliki program Rumah DP 0 Rupiah. Dalam aturan baru disebutkan, nilai batasan penghasilan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian DP 0 persen tersebut.

Ternyata, dalam aturan baru menyebutkan hanya kalangan berpenghasilan Rp 14 juta perbulan yang memiliki peluang untuk mendapatkan hunian tersebut.

Regulasi tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 588 Tahun 2020 tentang Batasan Penghasilan Tertinggi Penerima Manfaat Fasilitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebesar Rp14.800.000,00 per bulan,” tulis Kepgub yang ditandatangani Gubernur Anies itu.

Adanya aturan baru ini sebenarnya cukup mengagetkan banyak pihak. Sebab kalau peruntukan rumah DP 0 persen hanya untuk berpenghasilan 14 juta, bagaimana dengan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan saat kampanye yang menyebut program DP 0 persen bagi warga Jakarta yang belum memiliki rumah.

Sayangnya Anies masih irit bicara apabila ditanya terkait hal ini. “Nanti satu-satu saja dulu ya,” ujar Anies ditanya awak media di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (17/3). Jawaban itu dilontarkan Anies di sela-sela pertemuannya dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Recent Posts

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

2 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

9 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

10 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

11 jam yang lalu

Kemenag dan BI Dorong Rohis Jadi Agen Perubahan dan Penggerak Literasi Syariah di Ruang Digital

MONITOR, Bali - Kementerian Agama Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia terus memperkuat kapasitas…

12 jam yang lalu

Gaungkan Gerakan Literasi, Legislator Willy Aditya Usul Ada Pojok Baca untuk Karyawan Hingga OB dan Sopir

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya sebagai salah satu legislator…

13 jam yang lalu