BERITA

Ketua Perpadi: Tahun Ini Belum Perlu Mengeluarkan Kebijakan Impor

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), Sutarto Alimoeso mengingatkan jajaran Bulog di periode tahun ini untuk segera melakukan penyerapan panen raya secara maksimal. Apalagi, kata Alimoeso, bulan Maret dan April adalah bulannya produksi, dimana para petani mulai menyambut datangnya pundi-pundi.

“Panen Maret dan April ini harus segera diserap, sebab kalau tidak petani dan penggilangan akan jadi korban karena mereka tidak punya outlet. Oleh sebab itu menurut saya, tahun ini belum perlu mengeluarkan kebijakan impor,” ujar Alimoeso dalam program Indonesia Business Forum TVOne, Rabu, 10 Maret 2021.

Alhamdulillah, kata Alimoeso, kebijakan impor baru sebatas wacana, sehingga masih bisa dipertimbangkan dengan matang.

“Seperti yang disampaikan Kemendag Alhamdulillah ini masih wacana. Tentu kita berharap ada pertimbangan yang matang,” katanya.

Di tempat yang sama, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Muhammad Firdaus mengatakan bahwa kebijakan impor tidak perlu dilakukan karena semua prediksi baik dari BPS maupun FAO, produksi pangan di tahun 2021 akan jauh lebih baik dibandingkan produksi tahun 2020.

“BPS merilis dan kelihatannya kebutuhan pangan kita cukup. Jadi tidak perlu impor. Kedua kalau kita mempelajari persiapan sampai akhir tahun. BPS dan FAO juga menunjukan data, dimana produksinya positif, perkiraannya lebih baik dibanding 2020,” katanya.

Secara teoritis, kata Prof Firdaus, beras adalah permintaan yang sangat elastis karena berkategori bahan pokok. Dengan begitu, kondisi dan ramalan yang ada, baik dari FAO maupun BPS perlu dipertimbangkan untuk sebuah pengambilan kebijakan.

“Kondisi beras secara internasional menurut FAO aman kok. Saya kira kenapa tidak perlu impor karena stok yang ada di masyarakat juga betul-betul harus dihitung secara cermat,” tegasnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

6 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

7 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

11 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

12 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

16 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

16 jam yang lalu