SK Kepengurusan Baru PPP Resmi Disahkan Kemenkumham

“PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia”

Menkumham Yasonna Laoly menerima kedatangan rombongan pengurus PPP

MONITOR, Jakarta – Surat Keputusan (SK) kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah secara resmi disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PPP, Idy Muzayyad, mengungkapkan bahwa dengan adanya SK Kemenkumham tersebut, maka pihaknya sudah bisa leluasa melaksanakan kegiatan kepartaian.

“SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Idy menyampaikan bahwa penyerahan SK kepengurusan PPP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo Muzar, kepada Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi yang didampingi oleh dirinya.

Menurut Idu, susunan kepengurusan DPP PPP tersebut merangkul semua elemen, baik elemen fusi partai, ormas keagamaan dan lain sebagainya.

“PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia dengan bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten dan kreatif,” ujarnya.

Idy mengatakan bahwa susunan kepengurusan baru tersebut lebih ramping dan mengombinasikan antara pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif. Menurut Idy, hal itu agar para kader bisa berjuang bersama-sama membesarkan partai.

“Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang. Banyak tokoh potensial kembali untuk membesarkan partai Ka’bah ini seperti Musthofa Aqil Sirodj, Mardiono, Djan Farid, Abdullah Ubab Maimoen, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq dan tokoh lainnya yang mendapatkan posisi strategis di partai,” katanya.

Sekadar informasi, pada SK PPP periode 2020-2025 yang baru diteken Kemenkumham tersebut, susunan pimpinan Majelis DPP di antaranya meliputi Majelis Kehormatan yang diketuai oleh Zarkasih Nur dengan anggota Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi dan Hasrul Azwar.

Selanjutnya untuk Majelis Syariah diketuai oleh Mustofa Aqil Siroj, Wakil Ketua Muslih Z.A, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, Ahmad Haris Shodaqoh, Lukman Hakim Hasibuan, Samsul Arifin, Mahin Toha, Bahrul Ilmi, Khairul Fuad, Habib Ihsanudin, Mursyid Qori, Abdul Rahman Assegaf Puang Makka, Habib Ahmad Alhabsy, Agus Masruri dan Muhsin Nurhadi.

Kemudian untuk susunan pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa’ Noer dan Zainut Tauhid Sa’adi.

Terakhir, nama Arwani Thomafi didaulat sebagai Sekjen PPP dengan Wasekjen Idy Muzayyad dan Qonita Lutfiyah.