Tolak Iming-iming Uang, DPC Demokrat Kudus Setia kepada AHY

MONITOR, Kudus – Ketua DPC Partai Demokrat Kudus, Edy Kurniawan, mengungkapkan bahwa pihaknya akan tetap setia dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Kesetiaan itu dibuktikan dengan tanda tangan dan cap jempol loyalitas. Selain membubuhkan tanda tangan disertai cap jempol di spanduk kesepakatan sebagai bentuk loyalitas terhadap kepemimpinan AHY, para pengurus DPC dan kader Partai Demokrat juga berikrar setia terhadap kepemimpinan AHY.

“Dengan tegas kami tetap setia dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum partai yang sah,” ungkap Edy Kurniawan kepada wartawan di Kudus, Jawa Tengah, Selasa (9/3/2021).

Edy mengakui bahwa pihaknya memang mendapat tawaran uang yang nilainya sangat menggiurkan dari kelompok yang hendak melakukan kudeta terhadap AHY beberapa waktu lalu.

Edy menyebutkan, total uang yang ditawarkan sebesar Rp150 juta, sedangkan yang diserahkan tahap pertama Rp30 juta, pelunasannya ketika sampai di Deli Serdang, Sumatera Utara, tempat yang menjadi pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal.

Selain dirinya, menurut Edy, ada dua kader yang mendapatkan iming-iming uang, yaitu Wakil Ketua I DPC Demokrat Kamudin dan Wakil Sekretaris DPC Demokrat Kudus Santiko. Bahkan, uangnya langsung ditaruh di meja dan hanya diminta tanda tangan saja.

“Secara tegas saya menolak tawaran tersebut. Dari Kabupaten Kudus sendiri tidak ada yang ikut KLB Deli tersebut,” ujarnya.

Edy mengatakan, para pengurus dan kadernya mendapat teror setelah menolak tawaran tersebut, yakni ancaman dicopot jika tidak mendukung KLB Deli Serdang.

Edy menyampaikan, teror tersebut dilancarkan sebelum pelaksanaan KLB Deli Serdang. Sedangkan oknum pengurus yang sempat memalsukan tanda tangan atas surat dukungan KLB, tengah diinvestigasi.

“Dua anggota DPRD Kudus dari Partai Demokrat juga akan diminta membuat surat yang menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan AHY. Jika tidak setia, maka bisa diberi sanksi bahkan bisa dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) keanggotaannya di DPRD setempat,” katanya.