Politisi Gerindra Minta Anies Jelaskan Rencana Penjualan Saham Bir

MONITOR, Jakarta – Keinginan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjual saham bir di PT Delta Djakarta masih terganjal restu para wakil rakyat Jakarta. Para anggota DPRD DKI hingga kini belum satu suara untuk mengamini keinginan Pemprov DKI tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, membenarkan adanya perdebatan di kalangan dewan dalam memberikan ‘restu’ penjualan saham di PT Delta.

“Kalau saya melihatnya bukan pada setuju atau tidak saham bir di PT Delta dilepas. Tapi bagaimana Pak Anies bisa menjelaskan kepada kami secara jelas mau digunakan untuk apa uang dari penjualan saham itu,” ungkap Inggard Joshua dalam keterangannya kepada MONITOR, Kamis (4/3).

Disebutkan, Inggard, sejauh ini Anies belum pernah menjelasakan secara terbuka dihadapan 105 anggota DPRD DKI menyangkut alasan keinginannya untuk melepas saham tersebut.

Menurut politisi Gerindra ini, anggota dewan sangat penting mengetahui secara jelas mengenai alasan penjualan dan untuk apa uang hasil penjualan nantinya digunakan.

“Jadi harus ada rencana yang matang dari Pemprov DKI ketika punya keinginan menjual saham di PT Delta. Jangan sampai nanti setelah dijual malah bingung uangnya akan digunakan untuk apa,” ujarnya.

Dikatakannya, uang dari hasil penjualannya harus bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Uang yang didapat harus bisa memberikan multi player effect bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Inggard, dirinya melihat kepemilikan saham bir di PT Delta bukan terkait persoalan haram atau tidak. Tapi sejauh mana adanya saham Pemprov DKI di perusahaan tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Begitu pun ketika saham itu dilepas, manfaatnya harus tetap bisa dirasakan.

Tak hanya itu, Inggard pun menyebut Pemprov DKI pun tidak bisa lepas tangan saja ketika benar saham itu terjual. Pemprov DKI harus tetap memonitor keberadaan PT Delta tersebut.

“Kalau nanti sahamnya sudah dikuasi semua oleh swasta. Pengawasan terhadap PT Delta harus dilakukan. Karena memang itu tugas pemerintah daerah,” pungkasnya.