Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Sholeh (dok: istimewa)
MONITOR, Jakarta – Peraturan Presiden (Perpres) yang memuat perizinan investasi di sektor industri minuman keras (miras) mendapat penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, mengingatkan pemerintah terkait rekomendasi Fatwa MUI bernomor 11 tahun 2009, bahwa kegiatan mendistribusikan minuman keras atau beralkohol harus dilarang. Niam pun meminta pemerintag mencabut Perpres soal miras.
“Tentang perpres miras. Menegaskan kembali Rekomendasi Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut. Pemerintah agar melarang peredaran minuman beralkohol di tengah masyarakat dengan tidak memberikan izin pendirian pabrik yang memproduksi minuman tersebut, dan tidak memberikan izin untuk memperdagangkannya, serta menindak secara tegas pihak yang melanggar aturan tersebut,” ujar Niam, dalam keterangannya, Selasa (2/3/2021).
Desakan mencabut Perpres ini, dikatakan Niam, memiliki alasan utama yakni demi ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat. MUI pun menegaskan kembali agar pemerintah mencabut Perpres tersebut.
“Komitmen MUI jelas cabut aturan yang melegalkan miras untuk ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat,” kata Asrorun.
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti jumlah pengangguran berpendidikan sarjana di Indonesia…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat program dukungan ketahanan air dan pangan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menyampaikan duka cita atas meninggalnya…
MONITOR, Purwomartani - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Rivan Achmad Purwantono, melakukan tinjauan langsung…
MONITOR, Jakarta - PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang…
MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…