Lampiran Perpres Soal Miras Dicabut, PAN Singgung Kepekaan Biro Hukum Presiden

MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mencabut dan membatalkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) soal izin investasi minuman keras (miras).

Saleh mengungkapkan bahwa pencabutan itu adalah langkah konkret yang diambil presiden dalam meredam perdebatan dan polemik yang muncul di tengah masyarakat beberapa hari belakangan ini.

Saleh pun berharap, semoga peredaran miras di Indonesia bisa diminimalisasi dan dikendalikan secara baik. 

“Presiden mendengar suara-suara masyarakat. Tentu banyak juga pertimbangan dan masukan yang sudah didengar. Pada akhirnya, presiden memilih untuk mencabut lampiran Perpres tersebut,” ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima MONITOR, Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Namun, Saleh menyampaikan, ini bukan kali pertama presiden mencabut atau merevisi Perpres yang dikeluarkan. Maka, menurut Saleh, wajar jika ada spekulasi di masyarakat yang menyatakan bahwa Biro Hukum Kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya dan keagamaan di tengah masyarakat.

Saleh menegaskan, jika ada kepekaan dari Biro Hukum Kepresidenan tersebut, maka Perpres seperti ini tidak perlu dimajukan ke meja presiden.

“Tentu presiden memiliki biro hukum dan ahli hukum yang merumuskannya. Mestinya, sudah ada kajian sosiologis, filosofis dan yuridis sebelum diajukan ke presiden. Karena, bagaimana pun, sebagai sebuah payung hukum, Perpres mengikat semua pihak. Karena itu, jika ada sekelompok masyarakat yang secara sosiologis merasa dirugikan, draft Perpres tersebut tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

“Kalau begini, kan bisa jadi orang menganggap bahwa Perpres itu dari presiden. Padahal, kajian dan legal drafting-nya pasti bukan presiden. Ini yang menurut saya perlu diperbaiki di pusaran tim kepresidenan,” kata Saleh melanjutkan.

Sejauh ini, Saleh menilai, pencabutan lampiran Perpres tersebut sudah sangat baik. Apalagi, menurut Saleh, presiden menyebutkan bahwa alasan pencabutan itu setelah mendengar masukan ormas keagamaan, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh daerah.

“Dengan begitu, polemik bahwa pemerintah akan membuka ruang besar bagi investasi minuman keras dengan sendirinya terbantahkan,” ungkapnya.