MONITOR, Jakarta – Penolakan terhadap rencana investasi industri minuman keras terus bergulir. Bahkan, masyarakat Papua menyatakan menolak wilayah mereka dijadikan titik penanaman modal investasi industri miras.
Melihat penolakan terjadi khususnya di lapisan akar rumput, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta pemerintah lebih arif dan mengakomodir aspirasi masyarakat terkait miras.
“Pemerintah sebaiknya bersikap arif dan bijaksana serta mendengar arus aspirasi masyarakat, khususnya umat Islam, yang berkeberatan dengan diterbitkannya Perpres nomor 10/2021 tentang produksi dan distribusi minuman keras,” tutur Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Senin (1/3/2021).
Guru Besar UIN Jakarta ini menyarankan, sebaiknya Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi saja, melainkan juga mempertimbangkan dampak kesehatan, sosial, dan moral bangsa.
“Selain bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan material, Pemerintah juga berkewajiban menjaga dan membina moralitas masyarakat,” imbuh Abdul Mu’ti.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menghadiri Halalbihalal yang digelar Pengurus Besar…
MONITOR, Jakarta - Industri alat kesehatan nasional terus berupaya untuk menembus pasar ekspor seiring dengan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama tahun ini kembali mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Maklum, data…
MONITOR, Jakarta - Timnas U-23 Indonesia mencatatkan prestasi gemilang dengan menaklukkan Korea Selatan dalam babak…
MONITOR, Jakarta - LBH Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…