MONITOR, Jakarta – Perhelatan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta belum bisa dipastikan kapan akan digelar, entah 2022 atau 2024 sebab rencana revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih dinamis.
Namun, belakangan ini sejumlah partai politik (parpol) sudah berani menyebut nama calon gubernur (cagub) yang bakal didukungnya.
Partai Demokrat misalnya, partai besutan mantan Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah berani menyebut nama siapa cagub yang akan didukungnya.
Sedikitnya ada sembilan nama yang disiapkan Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat untuk didukung. Mereka semuanya adalah kader Demokrat yang dianggap potensial untuk memimpin Jakarta
“Kami tahu, rencana revisi UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih dinamis akibat perubahan sikap beberapa partai politik, tapi tidak ada salahnya, Bappilu Partai Demokrat mempersiapkan diri sebagai antisipasi,” ujar Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lukmani, Jumat (19/2).
Menurutnya, untuk DKI Jakarta yang merupakan etalase politik nasional, Partai Demokrat telah menyiapkan sembilan kader terbaik untuk berkontestasi merebut hati dan suara rakyat.
Dari sembilan kader Demokrat yang bakal di jagokan untuk menjadi cagub DKI salah satunya adalah mantan anggota DPRD DKI Jakarta dan juga Ketua DPD Partai Demokrat, Santoso. Bahkan saat ini Santoso duduk sebagai anggota DPR RI.
“Terdapat tiga kader yang berpengalaman di legislatif yang akan diusung. Ketiganya merupakan anggota Komisi III DPR. Mereka adalah Santoso, Hinca Panjaitan, dan Didik Mukrianto,” terangnya.
Kemudian, ada tiga kader yang berpengalaman di eksekutif yaitu, Mantan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, Wagub Jatim Emil Dardak, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana.
“Juga ada tiga kader yang berpengalaman di legislatif dan eksekutif yaitu mantan bupati, saat ini anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid, mantan Wagub Jabar saat ini pimpinan Komisi X Dede Yusuf Macan dan mantan anggota DPR RI, saat ini Bupati Lebak Octavia Jayabaya,” ungkap Kamhar.
Kamhar pun meyakini, dengan memiliki 10 kursi di DPRD DKI, menjadi modal yang cukup bagi Demokrat untuk membangun komunikasi politik dengan parpol lain guna membangun koalisi.
 Jakarta belum bisa dipastikan kapan akan digelar, entah 2022 atau 2024 sebab rencana revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada masih dinamis.){kind=link}