Marak Peredaran Narkoba, DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Keamanan Lapas

“Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang”

Politisi PKS, Aboe Bakar Alhabsy (Foto: Akurat.co)

MONITOR, Jakarta – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke mitra kerjanya yang ada di wilayah DKI Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Komisi yang membidangi hukum itu mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Kanwil Kemenkumhan DKI Jakarta dan Kejati DKI Jakarta. Agenda utama dari kunker kali ini adalah monitoring dan evaluasi kinerja mitra kerja.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa kunker kali ini juga untuk memetakan kendala-kendala yang dihadapi mitra kerja Komisi III dalam menjalankan tugasnya.

Terkait kunjungan Komisi III DPR ke Lapas Cipinang, menurut Habib, karena maraknya peredaran narkoba yang diduga pengendaliannya dilakukan oleh para oknum di dalam lapas.

“Dalam beberapa waktu terakhir (peredaran narkoba di lapas) menjadi atensi masyarakat. Karena adanya dugaan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas Cipinang,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Misalkan saja, Habib menyebutkan, akhir 2020 kemarin Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil. Dari empat orang yang ditangkap, mereka menyebut seseorang berinisial HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut.

“Demikian pula ketika Dit Reserse Narkoba Polda Jabar yang menyatakan bahwa dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjur terungkap tiga kasus peredaran sabu di lingkungan lapas. Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang,” ujarnya.

Maka dari  itu, Habib mengatakan, harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lapas Cipinang, tentunya seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena seharusnya tidak bisa  berkomunikasi dengan pihak luar.

“Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham,” katanya.

Bahkan saat bertemu dengan jajaran Kanwil Kemenkumham DKI, Sekjen DPP PKS itu meminta agar Kakanwil memperhatikan hal ini dengan baik. Apalagi ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di Lapas Salemba.

“Ini tentunya menjadi pertanyaan untuk Kadiv PAS dan Kakanwil, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba,” ungkapnya.