Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, (dok: Republika)
MONITOR, Jakarta – Dukungan terhadap wacana revisi UU ITE mengalir dari berbagai kalangan, termasuk ormas Islam terbesar Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan setuju wacana pemerintah bakal merevisi UU tersebut.
Mu’ti menilai selama ini UU ITE justru seringkali dimanfaatkan sejumlah pihak sebagai alat politik untuk memuluskan kepentingan mereka, baik secara individu maupun kelompok.
“Dalam pelaksanaannya UU ITE dijadikan alat politik-kekuasaan oleh berbagai kelompok kepentingan,” kata Abdul Mu’ti dalam keterangannya.
Ia mengatakan pemerintah masih bisa mengajukan usulan presiden tersebut ke DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku, sekalipun tahun ini tidak masuk dalam prolegnas.
“Walaupun tahun ini tidak ada dalam prolegnas, Pemerintah bisa memproses gagasan Presiden tersebut dan mengajukan kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku,” tandas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyatakan keprihatinan mendalam…
MONITOR, Jakarta - Dunia akademik bersiap menyambut pertemuan pemikir kelas dunia dalam AICIS+ 2025 yang…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mendorong para takmir agar memperluas fungsi masjid menjadi wadah…
MONITOR, Ponorogo - Sebuah gagasan sederhana di tangan mahasiswa berubah menjadi karya besar yang menginspirasi.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencatat capaian gemilang dalam penerimaan negara bukan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat daya…