PENDIDIKAN

Walikota Pariaman Nilai SKB 3 Menteri Tidak Cocok Diterapkan

MONITOR, Pariaman – Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tentang seragam sekolah rupanya mendapat penolakan dari Walikota Pariaman, Sumatera Barat, Genius Umar.

Genius menyatakan isi SKB dinilai tidak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Selain itu, ia berpandangan bahwa SKB tersebut seolah-olah memisahkan antara kehidupan beragama dengan lingkungan pendidikan, sehingga aturan tersebut tidak cocok diterapkan.

“SKB 3 Menteri ini tidak cocok diterapkan karena seolah-olah memisahkan antara kehidupan beragama dengan sekolah,” kata Genius kepada wartawan, Selasa (16/2/2021).

Selanjutnya, ia juga menilai SKB 3 Menteri ini telah melunturkan semangat otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diamandemen menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008. Dikatakan Genius, masyarakat Pariaman yang didominasi penduduk beragama Islam tidak keberatan untuk mengenakan hijab di sekolah.

“Daerah memiliki kearifan lokal sendiri. Pariaman masyarakatnya homogen yakni mayoritas Islam, tapi tidak ada pemaksaan siswi non muslim memakai hijab di sini,” terangnya.

Recent Posts

Ramai Kasus Pelecehan Dokter, Legislator Minta Korban Jangan Malu Lapor dan Polisi Harus Cepat Respons

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyoroti maraknya peristiwa kekerasan seksual…

11 menit yang lalu

Kesejahteraan Meningkat, Mentan Amran: Petani Bahagia, Harga Kelapa Naik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa saat ini para petani…

38 menit yang lalu

Mulai 19 April 2025, Tol Binjai-Langsa Seksi Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Ditetapkan Tarif

MONITOR, Sumut - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya akan memberlakukan tarif pada Jalan Tol…

59 menit yang lalu

Buntut Napi Dugem di Pekanbaru, DPR Akan Benahi Sistem Lapas Bersama Kementerian Imipas

MONITOR, Jakarta - Berulangnya pemberitaan keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di lembaga pemasyarakatan…

3 jam yang lalu

Fahri Hamzah Paparkan Desain Kebijakan Perumahan Indonesia pada Sidang OECD 2025 di Paris

MONITOR, Jakarta - Sebagai tahapan menuju keanggotaan Indonesia pada OECD (Organization for Economic Co-operation and…

3 jam yang lalu

Ratusan Siswa di Bali Tak Bisa Baca Tapi Lancar Bermedsos, Puan: Perlu Perhatian Serius

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap temuan adanya ratusan…

4 jam yang lalu