Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (dok: Republika)
MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Golkar, Azis Syamsuddin, menyampaikan bahwa Fraksi Golkar DPR RI akan menarik dukungan atau tidak meneruskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Azis mengungkapkan bahwa Golkar mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak secara nasional dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah UU mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024. Itu untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Azis menilai, saat ini lebih baik bangsa Indonesia mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Langkah itu, menurut Azis, lebih baik dari pada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.
“Putusan MK sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh serta sifat final. Dalam Putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding,” katanya.
MONITOR, Malang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang mengapresiasi…
Oleh: dr. H. Agus Sunardi, Sp.PK* Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan Indonesia. Hampir…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan apresiasi penuh atas langkah progresif Induk Koperasi Tenaga…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti fenomena banyaknya Aparatur…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk didapuk sebagai mentor untuk Command Center Management…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti temuan 14 produk…