MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Golkar, Azis Syamsuddin, menyampaikan bahwa Fraksi Golkar DPR RI akan menarik dukungan atau tidak meneruskan pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Azis mengungkapkan bahwa Golkar mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak secara nasional dilaksanakan pada 2024 sesuai dengan amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
“Usai melakukan konsolidasi dan menyerap aspirasi, Golkar lebih mengutamakan untuk menarik dan mengikuti amanah UU mengenai pilkada secara serentak dilaksanakan di tahun 2024. Itu untuk mengedepankan kepentingan bangsa dan negara yang saat ini sedang melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (10/2/2021).
Azis menilai, saat ini lebih baik bangsa Indonesia mengutamakan masalah penyelesaian penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Langkah itu, menurut Azis, lebih baik dari pada harus menguras keringat membahas draf RUU Pemilu yang sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang memiliki kekuatan hukum final dan mengikat.
“Putusan MK sejak diucapkan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh serta sifat final. Dalam Putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat atau final and binding,” katanya.
