MONITOR, Taipei – Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek untuk China pada Selasa (9/2/2021), namun ia menegaskan bahwa Taiwan tidak akan tunduk atas tekanan Pemerintah Pusat China dan meminta dialog dengan Beijing.
“Kami ingin pula menyampaikan selamat tahun baru untuk rakyat di sisi lain selat, dan semoga dapat bersama menjunjung perdamaian dan stabilitas di kedua daratan sisi selat,” ungkapnya.
China yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya belakangan ini meningkatkan aktivitas militer di sekitar wilayah pulau itu sebagai respons atas apa disebut pihaknya sebagai ‘persekongkolan’ antara Taiwan dengan Amerika Serikat, pendukung internasional Taiwan yang paling penting.
Berbicara usai rapat dengan para pejabat senior keamanan, Tsai menyebut bahwa Taiwan telah melakukan kontak yang erat dengan ‘negara-negara terkait’ mengenai situasi di Selat Taiwan, perairan yang memisahkan daratan Taiwan dan China.
Menurut Tsai, pesawat militer dan kapal perang China yang beroperasi di sekitar Taiwan tidak memunculkan situasi kondusif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik.
“Saya ingin menegaskan bahwa sikap konsisten Taiwan terhadap hubungan lintas selat, merujuk pada hubungan China-Taiwan, bukanlah tunduk pada tekanan dan bukan juga maju terburu-buru ketika kami mendapatkan dukungan,” ujarnya.
Tsai mengatakan, Taiwan menginginkan ‘diskusi yang bermakna’ dengan China berdasarkan kesetaraan dan saling menghormati, selama Beijing juga mau membuka kebuntuan.
“Perdamaian lintas selat bukan isu unilateral bagi Taiwan. Kuncinya berada di tangan China. Pengalaman historis membuktikan bahwa serangan secara verbal dan ancaman militer terhadap Taiwan tidak akan membantu dalam hubungan lintas selat,” katanya.
Kantor Pemerintah China untuk Urusan Taiwan lagi-lagi menolak upaya Tsai tersebut, dengan menyebut bahwa otoritas Taiwan ‘membelokkan fakta’ dan berkolusi dengan kekuatan asing untuk mencari kemerdekaan.
“Situasi berat belakangan ini dalam hubungan lintas selat seluruhnya disebabkan oleh otoritas Partai Progresif Demokrat,” ungkap pejabat kantor tersebut merujuk pada partai berkuasa di Taiwan.
Sumber: Reuters
