POLITIK

Isu Kudeta, Demokrat Ingatkan Jokowi Jangan Cuci Tangan

MONITOR, Jakarta – Isu pengambilalihan kekuasaan partai Demokrat berhasil mencuri perhatian banyak kalangan. Pasalnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku Ketua Umum Demokrat mencurigai keterlibatan istana dalam rencana tersebut.

Ia pun melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo. Namun pihak Istana enggan membalas surat tersebut, dengan alasan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga partai berlambang mercy itu.

Di sisi lain, Demokrat mengklaim bahwa Jokowi sudah menegur Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang diduga mendalangin rencana kudeta terhadap kepemimpinan AHY.

Terkait acuhnya Istana, politikus Demokrat Rachland Nashidik meminta agar Presiden Jokowi tidak boleh lepas tanggungjawab. Ia mendesak agar Jokowi ‘menjewer’ anak buahnya yang terlibat dalam upaya kudeta.

“Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktek ambil alih paksa partai politik itu salah. Itu dulu pernah dialami Partainya Presiden,” tutur Rachland Nashidik, Jumat (5/2/2021).

Rachland meminta Presiden Jokowi lebih tegas dengan tidak mentolerir sikap tercela anak buahnya.

“Maka seharusnya Presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri,” tandas Wasekjen DPP demokrat ini.

Recent Posts

Kemenag Gelar Pembinaan Mitigasi Risiko Pengendalian Kontrak

MONITOR, Jakarta - Biro Umum Kementerian Agama menggelar pembinaan bagi para pejabat fungsional pengadaan barang…

1 jam yang lalu

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

8 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

11 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

11 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

15 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

16 jam yang lalu