POLITIK

Ketua MPR Minta Pemerintah Optimalkan Pengawasan Izin Tinggal WNA

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan pengawasan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, khususnya di Papua, agar tidak terulang lagi kasus pelanggaran izin tinggal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bamsoet saat menanggapi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal selama delapan tahun di Jayapura yang dilakukan oleh seorang WNA asal China.

“Meminta pemerintah dalam hal ini Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk mengoptimalkan kinerja Tim Pengawasan Orang Asing Provinsi Papua agar tidak terulang kembali kasus yang sama sehingga ketertiban di bidang imigrasi dapat diterapkan di lapangan,” ungkapnya kepada media, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Menurut Bamsoet, pemerintah juga harus berkomitmen untuk memperketat pengawasan orang asing di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan secara detail mengecek dokumen-dokumen yang dibawa.

Tujuannya, lanjut Politikus Partai Golkar itu, untuk mencegah berulangnya kasus penyalahgunaan izin tinggal atau pelanggaran lainnya.

Mengenai kasus WNA asal China yang telah delapan tahun menyalahgunakan izin tinggal di Papua, Bamsoet meminta pemerintah yakni Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk segera memproses WNA asal China tersebut berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Selain itu, Bamsoet mengatakan, Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga harus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah setempat, TNI dan Polri guna meminimalisir pelanggaran imigrasi yang kerap terjadi di Papua.

Apalagi, Bamsoet mencatat, sepanjang 2020 telah terjadi setidaknya 69 kasus pelanggaran izin tinggal di Papua.

Bamsoet juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada WNA yang menyalahi izin tinggal.

“Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham untuk secara tegas memberikan sanksi kepada setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal atau pelanggaran hukum lainnya sesuai dengan hukum positif yang berlaku,” katanya. 

Recent Posts

Hadiri Pelantikan Perwira TNI-Polri, Puan: Jangan Pernah Khianati Rakyat dan Negara!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri acara pelantikan Perwira TNI/Polri tahun 2025…

48 menit yang lalu

Dirjen PHU Kemenag: Regulasi Haji Berubah Hampir Setiap Tahun

MONITOR, Badung – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan penyelenggaraan…

1 jam yang lalu

Seleksi Wawancara BIB Kemenag 2025 Masuki Hari Terakhir Sasar Calon Awardee S1 Dalam Negeri

MONITOR, Jakarta - Seleksi wawancara Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kemenag Tahun 2025, telah memasuki hari…

1 jam yang lalu

Kemenimipas dan Kejaksaan Lakukan Serah Terima Pengalihan Rupbasan Tahap Dua

MONITOR, Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) secara resmi melaksanakan pengalihan pengelolaan Rumah Penyimpanan…

2 jam yang lalu

Menag Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Ekoteologi dengan Dubes AS

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk…

3 jam yang lalu

Kemenperin: Penguatan Tata Kelola Produk Dalam Negeri Dongkrak Kinerja Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian konsisten untuk terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri…

4 jam yang lalu