MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, membantah telah merestui rencana pengambilalihan secara paksa atau kudeta Partai Demokrat (PD) dari kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu diungkapkan Mahfud saat menanggapi pernyataan Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik yang menduga bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu pejabat tinggi Pemerintahan Jokowi yang mendukung rencana kudeta tersebut.
“Yakinlah saya tak pernah berbicara itu (kudeta) dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui,” ungkapnya seperti dikutip MONITOR dari Twitter @mohmahfudmd, Jakarta, Selasa (2/2/2021).
Justru, Mahfud menyebut bahwa isu kudeta tersebut sangat aneh dan mengagetkan dirinya.
“Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan,” ujarnya.
Mahfud mengatakan, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta.
“Jabatan Menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid,” katanya.
Sekadar informasi, dugaan Menko Polhukam Mahfud MD terlibat dalam rencana kudeta tersebut disampaikan oleh Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik dalam akun Twitter @RachlanNashidik.
Rachland mengutip informasi jika Moeldoko sempat menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham dan Menko Polhukam dalam rencana kudeta tersebut.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan ‘Pak Lurah’ merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu ‘Pak Lurah?’,” cuit Rachland.
