Putri sulung Presiden Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid/ dok: Fajar
MONITOR, Jakarta – Polemik penggunaan jilbab di sebuah sekolah negeri di Padang, Sumatera Barat, mencuat. Ini setelah sebuah video Elianu Hia, orang tua salah satu siswi SMK Negeri 2 Padang, viral di media sosial.
Eliana dipanggil pihak sekolah karena anaknya, Jeni Cahyani Hia, tidak mengenakan jilbab. Jeni tercatat sebagai siswi Kelas IX pada Jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP)) di sekolah itu. Ia tidak mengenakan jilbab karena bukan muslim.
Terkait hal ini, Putri sulung Gus Dur Alissa Wahid meminta ketegasan dari Kemendikbud untuk mengurusi polemik ini. Menurutnya, tidak seharusnya sekolah memaksakan anak didiknya mengenakan jilbab.
“Sepertinya Kemdikbud harus lebih kuat menegaskan bahwa ekosistem pendidikan milik Negara tidak memaksakan jilbab untuk murid non muslim dan bahkan juga muslimah. Sebaliknya, juga tidak boleh melarang penggunaan jilbab bagi yang menginginkannya,” ujar Alissa Wahid, dalam keteraangannya.
Menurut Alissa, sekolah milik negara di wilayah mayoritas muslim tidak bisa atas namakan menghormati mayoritas lalu memaksa murid berjilbab. Pun demikian, sekolah di wilayah mayoritas non muslim, tidak boleh memaksa murid melepas jilbab.
“Hak warga atas pendidikan tidak dibatasi oleh pakaiannya,” kata Alissa.
“Jangan naif melihat pemaksaan/pelarangan jilbab di sekolah hanya urusan pakaian. Di balik itu ada trend penabalan ideologi mayoritarianisme dan eksklusivisme beragama. Dan ujungnya bukan hanya soal pakaian atau soal perempuan, tapi akan sampai ke soal kehidupan kebangsaan,” imbuhnya.
MONITOR, Jakarta - Asosiasi Forum Antar Agama G20 (IF20) bersama Majelis Hukama Muslimin (MHM) akan mengadakan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif…
Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional, Prodi HI, FISIP, UIN Jakarta Mei akan selalu menjadi bulan…
MONITOR, Jakarta - Adriansyah selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik…
MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…