Anggota DPR Ini Ungkap Empat PR Komjen Listyo

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, mengungkapkan bahwa setidaknya ada empat Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dikerjakan oleh Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ketika menjabat Kapolri nanti.

“Ada empat pekerjaan rumah yang menunggu beliau saat nanti menjadi Kapolri baru,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Pertama, menurut pria yang akrab disapa Habib itu, yakni melanjutkan reformasi di tubuh kepolisian. Habib menilai, hal itu perlu dilakukan untuk lebih meningkatkan performa institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Secara khusus, reformasi ini perlu menguatkan independensi Polri.

“Ini untuk menjawab persoalan yang disampaikan salah satu penyidik KPK Novel Baswedan yang menyatakan bahwa ‘banyak faksi di Polri yang sarat kepentingan dan saling menyandera. Sehingga Pimpinan Polri tidak berani mereformasi Polri menjadi institusi yang dipercaya’,” ujarnya.

Artinya, Habib menegaskan, ada dua hal yang saling terkait, yaitu independensi dan soliditas. Sepanjang institusi bekerja tegak lurus menjalankan tugas secara independen, maka soliditas korps akan bisa terjaga dengan baik.

“Sebaliknya, jika ada yang tengak-tengok, maka masing-masing personel akan bekerja untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga tidak ada lagi soliditas di korps Polri,” katanya.

Kedua, lanjut Habib, adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri. Habib melihat, kepercayaan publik terhadap Polri menjadi salah satu isu penting yang sepertinya perlu mendapat atensi Kapolri terpilih.

“Mengingat tahun kemarin banyak sekali kejadian yang membuat publik melongo. Misalkan saja, bagaimana mungkin dokumen surat bebas Covid-19 untuk Djoko Tjandra yang seorang DPO ternyata diterbitkan oleh Pusdokkes Polri. Ada lagi surat jalan yang dikeluarkan oleh Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Polri untuk Djoko Soegiarto Tjandra,” ungkapnya,

Tentunya, Habib menyampaikan, kejadian-kejadian yang demikian membuat publik merasa pesimis dengan semangat reformasi maupun profesionalisme Polri. Menurut Habib, dampaknya pasti akan menurunkan kepercayaan publik, karenanya hal ini perlu diperbaiki oleh Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.

“PR Ketiga adalah membuktikan bahwa Polri memiliki hubungan hangat dengan seluruh komponen bangsa. Karena akhir-akhir ini sebagian pihak menilai bahwa saat ini Polri kurang dekat dengan umat, bahkan sebagian lagi menilai Polri kerap tajam terhadap umat,” ujarnya.

Habib melihat, selama ini umat Islam cukup dewasa menghadapi perbedaan keyakinan. Terbukti umat Islam tidak menyoal latar belakang agama dari Kapolri terpilih. Tentu ini menunjukkan kualitas kedewasaan sikap dalam pluralisme bangsa ini.

“Artinya, selama ini kelompok-kelompok Islam sebenarnya tidak pernah meributkan faktor keagamanan seseorang, dan mereka sangat menghormati perbedaan keyakinan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

PR Keempat, Habib mengungkapkan, Kapolri terpilih perlu menjamin bahwa tugas Polri dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan pendekatan yang humanis. Sebagai catatan bahwa tahun kemarin KontraS menyatakan Polri diduga terlibat dalam 921 kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang Juli 2019 sampai Juni 2020.

“Dari peristiwa itu, 1.627 orang luka-luka dan 304 orang tewas. Kejadian lain yang menjadi perhatian publik adanya extra judicial killing di KM 54 pada bulan Desember 2020,” ungkapnya.

Habib mengakui, situasi tersebut membuat Anggota Komisi III DPR RI yang menjadi mitra Polri selama ini banyak sekali dimintai penjelasan oleh masyakat soal isu-isu demikian. Misalnya saja penanganan demo yang represif, pelanggaran protokol kesehatan harus sampai dibuntuti dan membuat enam nyawa melayang.

“Kami sendiri pun selama ini mengalami kesulitan untuk memberikan berbagai penjelasan kepada masyarakat. Oleh karenanya untuk selanjutnya, pendekatan yang profesional dan humanis oleh Polri perlu lebih dikedepankan. Sehingga Polri melindungi dan mengayomi akan semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.