POLITIK

Usai Sebut Vaksin Sinovac Rongsokan, Ribka Tjiptaning Dirotasi

MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning, dipindahtugaskan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII yang membidangi energi.

Rotasi Ribka Tjiptaning tersebut diduga menjadi buntut pernyataan kontroversi yang ia lontarkan pekan lalu terkait vaksin Covid-19 dari Sinovac. Saat itu, Ribka mengaku enggan disuntik vaksin Sinovac dan menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan.

Rotasi Ribka Tjiptaning itu tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, pun membenarkan tentang rotasi dan surat tersebut.

“Benar,” ungkapnya singkat kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Selain Ribka Tjiptaning, ada empat Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang dirotasi. Yakni Ihsan Yunus yang dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III.

Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa rotasi itu merupakan hal yang wajar.

“Tak perlu dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk keluar dari rutinitas dan mencari suasana baru. Dulu saya dipindah dari Komisi VI ke Komisi XI dalam rangka menambah indeks kesegaran gagasan,” katanya seperti dikutip dari detikcom.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari PDIP apakah rotasi Ribka Tjiptaning itu berkaitan dengan pernyataannya yang enggan divaksin dan menyebut vaksin Covid-19 Sinovac asal China sebagai barang rongsokan.

Sekadar informasi, sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin dan menyebut bahwa vaksin Covid-19 Sinovac asal China tersebut sebagai barang rongsokan.

“Saya sudah bilang, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Kebetulan saya punya banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini, istilahnya barang rongsokanlah di sana. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya,” ujarnya.

Alih-alih mengimpor barang dari China, Ribka justru berharap Indonesia lebih mengutamakan vaksin dalam negeri yang sedang dibuat, yakni Vaksin Merah Putih.

“Kenapa Merah Putih tidak kita seriuskan lagi?,” ungkapnya.

Ribka turut menyinggung pernyataan sebelumnya yang menolak divaksin. Menurut Ribka, setelah melontarkan pernyataan kontroversial tersebut di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja pada Selasa (12/1/2021), ia langsung ditegur PDIP.

Namun Ribka menegaskan, alasan dirinya menolak divaksin tak lain karena faktor keamanan.

“Saya sampai ditegur partai, enggak tahu yang lapor siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis, ini keamanan rakyat. Saya juga wakil rakyat,” ujarnya.

Recent Posts

Peternak Lumajang Ari Borong Empat Gelar di Kontes Ternak DKPP 2026

MONITOR, Lumajang - Peternak asal Kabupaten Lumajang, Ari, meraih empat gelar juara dalam Kontes Sapi,…

1 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Guruh Soekarnoputra Wariskan Nasionalisme Lewat Seni dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Kepergian seniman dan budayawan Mohammad Guruh Irianto Soekarnoputra meninggalkan warisan penting dalam…

15 jam yang lalu

Delegasi U.S. Army War College Sambangi Istiqlal, Gugun Gumilar Dorong Penguatan Dialog Indonesia-AS

MONITOR, Jakarta - Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat kembali mendapat ruang dalam pertukaran gagasan strategis.…

1 hari yang lalu

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

2 hari yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

3 hari yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

3 hari yang lalu