POLITIK

Usai Sebut Vaksin Sinovac Rongsokan, Ribka Tjiptaning Dirotasi

MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning, dipindahtugaskan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII yang membidangi energi.

Rotasi Ribka Tjiptaning tersebut diduga menjadi buntut pernyataan kontroversi yang ia lontarkan pekan lalu terkait vaksin Covid-19 dari Sinovac. Saat itu, Ribka mengaku enggan disuntik vaksin Sinovac dan menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan.

Rotasi Ribka Tjiptaning itu tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, pun membenarkan tentang rotasi dan surat tersebut.

“Benar,” ungkapnya singkat kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Selain Ribka Tjiptaning, ada empat Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang dirotasi. Yakni Ihsan Yunus yang dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III.

Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa rotasi itu merupakan hal yang wajar.

“Tak perlu dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk keluar dari rutinitas dan mencari suasana baru. Dulu saya dipindah dari Komisi VI ke Komisi XI dalam rangka menambah indeks kesegaran gagasan,” katanya seperti dikutip dari detikcom.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari PDIP apakah rotasi Ribka Tjiptaning itu berkaitan dengan pernyataannya yang enggan divaksin dan menyebut vaksin Covid-19 Sinovac asal China sebagai barang rongsokan.

Sekadar informasi, sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin dan menyebut bahwa vaksin Covid-19 Sinovac asal China tersebut sebagai barang rongsokan.

“Saya sudah bilang, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Kebetulan saya punya banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini, istilahnya barang rongsokanlah di sana. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya,” ujarnya.

Alih-alih mengimpor barang dari China, Ribka justru berharap Indonesia lebih mengutamakan vaksin dalam negeri yang sedang dibuat, yakni Vaksin Merah Putih.

“Kenapa Merah Putih tidak kita seriuskan lagi?,” ungkapnya.

Ribka turut menyinggung pernyataan sebelumnya yang menolak divaksin. Menurut Ribka, setelah melontarkan pernyataan kontroversial tersebut di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja pada Selasa (12/1/2021), ia langsung ditegur PDIP.

Namun Ribka menegaskan, alasan dirinya menolak divaksin tak lain karena faktor keamanan.

“Saya sampai ditegur partai, enggak tahu yang lapor siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis, ini keamanan rakyat. Saya juga wakil rakyat,” ujarnya.

Recent Posts

PPIH Beri Tips Anti Nyasar Gunakan Bus Shalawat Selama di Makkah

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas bus shalawat yang beroperasi 24 jam untuk mengantar…

2 jam yang lalu

Waisak 2025, Menag Ajak Umat Buddha Teladani Siddhartha Gautama

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk meneladani laku spiritual…

2 jam yang lalu

Kemenag Lepas Keberangkatan Kloter Perdana Jemaah Haji Khusus 1446 H

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melepas keberangkatan kelompok terbang (kloter) perdana jemaah haji khusus…

3 jam yang lalu

Foskam Hadiahi 1 Unit Rumah dan Uang Tunai Rp.200 Juta untuk Warga Gaza melalui DQWS

MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…

5 jam yang lalu

Buka Posko Pengaduan, Komnas Haji beberkan Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2025

MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…

7 jam yang lalu

BUMD Tekor, DPR dan Pemerintah Siapkan Badan Regulator Usaha Milik Daerah

MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…

7 jam yang lalu