POLITIK

Usai Sebut Vaksin Sinovac Rongsokan, Ribka Tjiptaning Dirotasi

MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang menjadi Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning, dipindahtugaskan dari Komisi IX yang membidangi kesehatan ke Komisi VII yang membidangi energi.

Rotasi Ribka Tjiptaning tersebut diduga menjadi buntut pernyataan kontroversi yang ia lontarkan pekan lalu terkait vaksin Covid-19 dari Sinovac. Saat itu, Ribka mengaku enggan disuntik vaksin Sinovac dan menyebut vaksin Sinovac sebagai barang rongsokan.

Rotasi Ribka Tjiptaning itu tertuang dalam surat Fraksi PDIP DPR RI Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/I/2021. Sekretaris Fraksi PDIP DPR RI, Bambang Wuryanto, pun membenarkan tentang rotasi dan surat tersebut.

“Benar,” ungkapnya singkat kepada wartawan, Jakarta, Senin (18/1/2021).

Selain Ribka Tjiptaning, ada empat Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang dirotasi. Yakni Ihsan Yunus yang dirotasi dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Lalu Johan Budi Sapto Pribowo dari anggota Komisi II menjadi anggota Komisi III.

Serta dua nama lainnya, yakni Gilang Dhielafararez dari anggota Komisi VI menjadi anggota Komisi III dan Marinus Gea dari anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, mengatakan bahwa rotasi itu merupakan hal yang wajar.

“Tak perlu dilebih-lebihkan. Tujuannya untuk keluar dari rutinitas dan mencari suasana baru. Dulu saya dipindah dari Komisi VI ke Komisi XI dalam rangka menambah indeks kesegaran gagasan,” katanya seperti dikutip dari detikcom.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada konfirmasi resmi dari PDIP apakah rotasi Ribka Tjiptaning itu berkaitan dengan pernyataannya yang enggan divaksin dan menyebut vaksin Covid-19 Sinovac asal China sebagai barang rongsokan.

Sekadar informasi, sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin dan menyebut bahwa vaksin Covid-19 Sinovac asal China tersebut sebagai barang rongsokan.

“Saya sudah bilang, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya. Kebetulan saya punya banyak teman di China, sebetulnya Sinovac ini, istilahnya barang rongsokanlah di sana. China sendiri sudah jarang pakai Sinovac sebenarnya,” ujarnya.

Alih-alih mengimpor barang dari China, Ribka justru berharap Indonesia lebih mengutamakan vaksin dalam negeri yang sedang dibuat, yakni Vaksin Merah Putih.

“Kenapa Merah Putih tidak kita seriuskan lagi?,” ungkapnya.

Ribka turut menyinggung pernyataan sebelumnya yang menolak divaksin. Menurut Ribka, setelah melontarkan pernyataan kontroversial tersebut di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja pada Selasa (12/1/2021), ia langsung ditegur PDIP.

Namun Ribka menegaskan, alasan dirinya menolak divaksin tak lain karena faktor keamanan.

“Saya sampai ditegur partai, enggak tahu yang lapor siapa. Tapi buat saya konsekuensi logis, ini keamanan rakyat. Saya juga wakil rakyat,” ujarnya.

Recent Posts

Biaya Aplikasi 10 Persen, Proses Panjang Perjuangan DPR Atas Nasib Driver Ojol

MONITOR, Jakarta - Keputusan DPR yang mendukung skema bagi hasil ojek online dengan batas maksimal…

46 menit yang lalu

Kemenag Terus Upaya Cegah Judi Online hingga Perkawinan Anak

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) terus berupaya mencegah maraknya judi online, kenakalan remaja, hingga…

2 jam yang lalu

Komisi X DPR Dorong Revitalisasi 11.179 Sekolah Jangkau Hingga Daerah 3T dan Keberlanjutan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati menyambut baik langkah…

3 jam yang lalu

DPR Dorong Polri Bongkar Aktor Intelektual Kerusuhan Demonstrasi di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menekankan pentingnya pengungkapan aktor intelektual…

4 jam yang lalu

Forum Dekan Fakultas Syariah se-Indonesia Teken Kerjasama dengan MA, Siapkan Lulusan Profesional

MONITOR, Jakarta - Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam…

5 jam yang lalu

Kemenag Umumkan Daftar Calon PPPK Paruh Waktu 2024

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengumumkan daftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh…

6 jam yang lalu