MONITOR, Jakarta – Politisi yang juga anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menegaskan dirinya tidak mau disuntik vaksin Covid-19 saat menggelar rapat bersama dengan jajaran Kementerian kesehatan, di Gedung DPR Rabu 13 Januari lalu.
Ribka memaparkan berbagai alasan untuk menguatkan argumentasi menolak vaksinasi covid-19. Mulai soal keamanan vaksin, pengujian klinis, skala prioritas penerima vaksin, hingga tarif vaksin.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab mengatakan, suara Ribka boleh jadi kegelisahannya sebagai anggota perwakilan rakyat, dan itu wajar-wajar saja meskipun secara pribadi tidak sejalan dengan suara partainya, PDIP.
“Secara pribadi mungkin ini suara kegelisahannya. Pengalaman beliau di bidang kedokteran dan sebagai anggota DPR membuat beliau sedikit banyak tau soal seluk beluk persoalannya,” kata Fadhli di Jakarta, Jumat (15/1/2021).
Analis politik asal UIN Jakarta itu mengatakan, suara sumbang Ribka harus dimaknai sebagai warning bagi pemerintah agar supaya vaksinasi tidak amburadul yang ujung-ujungnya berdampak bagi masyarakat kecil.
“Ribka nyindir-nyindir soal komersialisasi. Ini jadi pengalaman. Dulu-dulu juga begitu, test covid jadi ajang bisnis, apalagi vaksin. Seharusnya ini menjadi warning bagi pemerintah dalam mengelolah persoalan ini,” kata Fadhli.
