NASIONAL

Soal Laporan Tewasnya Anggota FPI, Mahfud MD: Kita Ungkap di Pengadilan

MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan sedikit gambaran terkait hasil investigasi Komnas HAM dalam kasus tewasnya enam Anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan laporan Komnas HAM, Anggota FPI membawa senjata api rakitan dan pabrikan saat mengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Menurut Mahfud, hal itu tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang dilarang undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua,” ungkapnya saat konferensi pers yang digelar virtual dari Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021).

Mahfud menyampaikan, isi laporan Komnas HAM selanjutnya adalah baku tembak terjadi akibat adanya provokasi dari Anggota FPI.

“Laporan Komnas HAM, seumpama aparat tidak dipancing, tidak akan terjadi. Karena Habib Rizieq-nya jauh. Tapi ada komando tunggu aja di situ, bawa putar-putar, pepet, tabrak dan sebagainya. Komando suara rekamannya,” ujarnya.

Mahfud juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi semua laporan Komnas HAM. Mahfud mengatakan bahwa semuanya akan dibuka di pengadilan.

“Nanti kita ungkap di pengadilan, kita tidak akan menutup-nutupi,” katanya.

Seperti diketahui, Komnas HAM membuat tim khusus untuk melakukan investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat atas peristiwa tewasnya enam Anggota FPI saat mengawal Rizieq Shihab dari kawasan Sentul, Bogor, ke arah Karawang, Jawa Barat, Senin (7/12/2020) lalu.

Dalam laporannya, Komnas HAM menyebut ada pelanggaran HAM dalam insiden tewasnya empat dari enam Anggota FPI itu. Sebab, empat Anggota FPI tewas setelah ditangkap oleh polisi.

Hasil dari investigasi tersebut telah selesai dan laporannya telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Recent Posts

Singgung Aksi Scammer dan Hoax, DPR Nilai Wacana Satu Warga Satu Akun Bisa Cegah Kriminalitas

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta menyoroti maraknya penyalahgunaan nomor telepon…

25 menit yang lalu

DPR Minta Produk Kesehatan Bermasalah Segera Tindaklanjut dan Sanksi Tegas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyoroti laporan Badan Pengawasan…

2 jam yang lalu

Menteri HAM Usulkan Penyediaan Ruang Demonstrasi, DPR Sambut Baik

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik usulan Menteri HAM…

4 jam yang lalu

141 Peserta Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota Baznas 2025-2030

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengumumkan hasil seleksi administrasi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional…

6 jam yang lalu

Mulyanto Desak DPR Awasi Ketat Penempatan Dana Rp200 Triliun di Himbara

MONITOR, Jakarta - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto minta DPR tidak menganggap sepele rencana…

7 jam yang lalu

Legislator Sebut RUU Perampasan Aset Harus Selaras dengan KUHAP Agar Tak Berisiko

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding menegaskan komitmen DPR untuk menyelesaikan…

7 jam yang lalu