Soal Laporan Tewasnya Anggota FPI, Mahfud MD: Kita Ungkap di Pengadilan

"Laporan Komnas HAM, seumpama aparat tidak dipancing, tidak akan terjadi“

Menko Polhukam, Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021). (Dok. Humas Kemenko Polhukam)

MONITOR, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan sedikit gambaran terkait hasil investigasi Komnas HAM dalam kasus tewasnya enam Anggota Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, berdasarkan laporan Komnas HAM, Anggota FPI membawa senjata api rakitan dan pabrikan saat mengawal Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Menurut Mahfud, hal itu tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Ada kelompok sipil yang membawa senjata api, senjata rakitan, dan senjata tajam yang dilarang undang-undang. Itu sudah ada gambarnya semua,” ungkapnya saat konferensi pers yang digelar virtual dari Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2021).

Mahfud menyampaikan, isi laporan Komnas HAM selanjutnya adalah baku tembak terjadi akibat adanya provokasi dari Anggota FPI.

“Laporan Komnas HAM, seumpama aparat tidak dipancing, tidak akan terjadi. Karena Habib Rizieq-nya jauh. Tapi ada komando tunggu aja di situ, bawa putar-putar, pepet, tabrak dan sebagainya. Komando suara rekamannya,” ujarnya.

Mahfud juga memastikan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi semua laporan Komnas HAM. Mahfud mengatakan bahwa semuanya akan dibuka di pengadilan.

“Nanti kita ungkap di pengadilan, kita tidak akan menutup-nutupi,” katanya.

Seperti diketahui, Komnas HAM membuat tim khusus untuk melakukan investigasi terkait adanya dugaan pelanggaran HAM berat atas peristiwa tewasnya enam Anggota FPI saat mengawal Rizieq Shihab dari kawasan Sentul, Bogor, ke arah Karawang, Jawa Barat, Senin (7/12/2020) lalu.

Dalam laporannya, Komnas HAM menyebut ada pelanggaran HAM dalam insiden tewasnya empat dari enam Anggota FPI itu. Sebab, empat Anggota FPI tewas setelah ditangkap oleh polisi.

Hasil dari investigasi tersebut telah selesai dan laporannya telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).