KEAGAMAAN

Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vaksin Sinovac Suci dan Halal

MONITOR, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memutuskan ketetapan hukum vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, sebuah perusahaan farmasi dari China.

Dalam konferensi pers secara daring, Jumat (8/1/2021) sore, Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh menyatakan bahwa hukumnya suci dan halal jika meninjau dari aspek kehalalannya. Niam mengatakan, ketetapan hukum ini sudah disepakati MUI melalui diskusi yang cukup panjang.

“Terkait aspek kehalalan (vaksin Covid-19), setelah diskusi cukup panjang, dari tim auditor, kami menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, kemudian diajukan Biofarma hukumnya suci dan halal,” ujar Asrorun Niam.

Kendati demikian, ia menyatakan fatwa akan diterbitkan apabila sudah mendapatkan keputusan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terkait aspek toyyiban dari sisi keamanan mengenai penggunaan izin edar vaksin tersebut. Sejauh ini, BPOM belum menerbitkan izin edar darurat.

Niam pun menyatakan, kedua aspek ini sangat berkaitan yakni antara aspek ketoyyiban dan kehalalan. Sehingga kedua aspek tersebut akan mempengaruhi hukum penggunaan vaksin Covid-19 produksi Sinovac itu.

“Dari aspek ketoyyibannya terkait keamanan, lalu kualitasnya, itu menjadi domain Badan POM. Tetapi ini tidak terpisahkan dalam pembahasan ketetapan fatwa MUI, keamanan produk vaksin akan sangat menentukan mengenai hukum dibolehkan atau tidaknya penggunaan vaksin,” imbuh Niam.

Recent Posts

Diskon 20 Persen Berlaku Hari Ini, JTT Wujudkan Layanan Prima Jelang Akhir Libur Sekolah

MONITOR, Cikampek - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT), bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola…

4 menit yang lalu

Hapus Larangan Siaran Langsung Persidangan, DPR Dinilai Jamin Keterbukaan Informasi dan Transparansi

MONITOR, Jakarta - DPR RI dan Pemerintah sepakat menghapus ketentuan yang melarang publikasi siaran langsung…

7 jam yang lalu

Soroti Penyalahgunaan Mobil Dinas, DPR Dorong Polri Beri Sanksi Agar Jadi Pelajaran

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka, menyesalkan insiden penyalahgunaan kendaraan dinas…

7 jam yang lalu

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

8 jam yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

10 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

11 jam yang lalu