PARLEMEN

Terganjal Izin BPOM, Gerindra Minta Pemerintah Transparan soal Vaksin

MONITOR, Jakarta – Program vaksinasi massal akan dilakukan, apalagi pemerintah sudah memborong setidaknya 400 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin yang diimpor pemerintah terdiri dari vaksin Sinovac hingga Pfizer, dan didatangkan secara bertahap.

Di tahap pertama, sebanyak 1,2 vaksin produksi Sinovac sudah tiba dan siap digunakan. Namun berdasarkan kabar yang beredar, vaksin tersebut belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terkait ganjalan tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, meminta agar pemerintah secara terbuka memberitahukan hasil uji klinis terhadap vaksin-vaksin yang akan digunakan.

Putih juga menyatakan, sebaiknya pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan komunikatif kepada masyarakat, khususnya terkait khasiat, mutu, dan keamanan vaksin.

“Beberapa hal yang penting diperhatikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program vaksinasi ini, khususnya terkait kesiapan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan,” imbuh Legislator dari Fraksi Gerindra ini.

Recent Posts

Menuju Industri Hijau, Kemenperin Kenalkan Inovasi Pemantauan Kualitas Air di AIGIS 2025

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transisi menuju industri hijau yang…

31 menit yang lalu

Menteri Agama Lantik Pejabat Eselon II dan Pimpinan PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik pejabat Eselon II Pusat dan pimpinan Perguruan…

2 jam yang lalu

Semangat Menghubungkan Negeri: PT JTT Kokohkan Konektivitas, Satukan Indonesia di Ruas Tol Trans Jawa

MONITOR, Bekasi - Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT)…

3 jam yang lalu

Puan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di RAPBN 2026 Masih Realistis dan Moderat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen…

3 jam yang lalu

Krisis HGBT Ancam Ratusan Pekerja, Kemenperin Turun Tangan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Harga Gas…

4 jam yang lalu

DPR Setujui Usulan Penggunaan Uang Muka untuk Haji 2026

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penggunaan uang muka Biaya Penyelenggaraan Ibadah…

6 jam yang lalu