DPR Minta TNI AL Perkuat Pengawasan di Bawah Laut

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (dok: Republika)

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, meminta TNI AL dapat memperkuat Underwater Surveillance atau pengawasan di bawah laut setelah ditemukannya drone ataupun Sea Glider versi TNI AL di Selat Malaka dan wilayah Indonesia lainnya.

Azis mengungkapkan bahwa TNI harus segera melakukan verifikasi pihak asing mana yang merupakan pemilik ataupun pengirim drone tersebut.

“TNI segera memperkuat pengawasan di bawah laut, jangan sampai ada oknum yang melakukan jual beli data wilayah Indonesia dan bekerja untuk pihak asing. Underwater Surveillance ini sangat penting dan kita tidak boleh lengah. Ini bukan kali pertama ditemukannya drone pengintai bawah laut milik asing,” ungkapnya kepada media, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Politikus Golkar itu meminta Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk menginvestigasi secara mendalam atas kejadian ini.

Azis menilai, jika ada oknum aparat yang terlibat dalam mempermudah masuknya aset militer asing memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara ilegal, maka harus dapat ditindak tegas.

“Potensi pengintaian asing sangat tinggi baik melalui drone maupun pergerakan kapal selam tanpa izin. Indonesia adalah episentrum dari kawasan Indo-Pasifik, sehingga banyak negara asing yang tentu memiliki agenda tersendiri dalam lautan Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia, Laut China Selatan hingga Samudera Pasifik,” ujarnya.

Azis menjelaskan bahwa keamanan laut saat ini perlu menjadi prioritas, bukan hanya permukaan laut saja, tapi juga bawah lautnya. Oleh karenanya, Azis mengatakan, pemerintah harus melakukan perubahan terhadap infrastruktur pendukung.

“Kita perlu melakukan modernisasi dengan rencana yang matang dan strategis. Kita tidak boleh lengah sama sekali,” katanya.