Kuasa Hukum Sebut Rutan Tak Perbolehkan Syahganda Dijenguk

Aktivis senior yang jadi terdakwa kasus dugaan penyebaran hoaks, Syahganda Nainggolan. (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan, disebut tidak boleh dijenguk oleh keluarga maupun tim kuasa hukumnya selama ditahan.

Koordinator Penasehat Hukum Syahganda, Abdullah Alkatiri, mengungkapkan bahwa rumah tahanan tempat kliennya ditahan tidak pernah memperbolehkan tim kuasa hukum maupun keluarga untuk menjenguk.

“Kami sebagai lawyer berkali-kali tidak bisa masuk, istrinya pun sama, kita tidak pernah diberikan kesempatan, alasannya Covid-19,” ungkapnya kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Senin (4/1/2021).

Namun anehnya, menurut Alkatiri, polisi yang hendak melakukan pemeriksaan terhadap Syahganda diperbolehkan untuk bertemu kliennya.

“Kalau mereka yang memeriksa diperbolehkan. Demi kepentingan kami Covid-19, kalau demi kepentingan mereka tidak Covid-19,” ujarnya.

Alkatiri pun mengaku, koordinasi antara pihaknya dengan Syahganda hanya sebatas zoom atau sambungan telepon, “Ya gimana lagi,” katanya.

Selain itu, Alkatiri mengungkapkan bahwa persidangan yang digelar secara daring pun membuat pihaknya menghadapi kendala untuk bertemu dan berkomunikasi dengan terdakwa.

“Oleh sebab itu kami mohon dihadirkan di persidangan agar kami mempunyai waktu untuk konsultasi dan keluarga mempunyai waktu untuk bertemu,” ungkapnya.

“Bagaimana kita bisa membuat pembelaan dengan fair dan adil jika kita tidak pernah komunikasi dengan terdakwa,” ujar Alkatiri melanjutkan.

Alkatiri mengatakan bahwa pihaknya berencana akan melaporkan hal tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Anjuran hakim, kita diminta melaporkan ke Komnas HAM atas larangan-larangan atau penghalang-halangan kita untuk bertemu di tahanan. Kami akan diskusikan dulu dengan teman-teman,”katanya.

Seperti diketahui, Syahganda Nainggolan menjadi tersangka penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan demo Omnibus Law UU Cipta Kerja hingga berujung ricuh pada Oktober 2020 lalu.

Selain Syahganda, Petinggi KAMI yang lain yakni Jumhur Hidayat dan Anton Permana juga ditetapkan sebagai tersangka. Namun, penyidik masih menunggu penilaian jaksa terhadap berkas perkara Anton.