HEADLINE

Jokowi Akan Disuntik Vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021

MONITOR, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, memastikan bahwa proses vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada Rabu (13/1/2021).

Hal itu diungkapkan Budi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/1/2021).

Menurut Budi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi orang pertama yang divaksin atau disuntik.

“Penyuntikan pertama akan dilakukan pada Rabu depan (13/1/2021) di Jakarta oleh Bapak Presiden,” ungkapnya dalam keterangan tertulis dari Puspen Kemendagri, Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Budi berharap, kepala daerah mau turun langsung untuk melihat proses vaksinasi yang dilakukan kepada tenaga kesehatan. Hal itu menurut Budi, untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

“Kemudian pada saat penyuntikan tenaga kesehatan, tolong kepala daerah, bapak/ibu gubernur, turun untuk membangkitkan confidence ke masyarakat,” ujarnya.

Budi menegaskan, penyuntikan vaksin rencananya akan dilakukan perdana pada 13 Januari 2021, kemudian akan diikuti secara serentak di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Budi mengatakan, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi tenaga kesehatan dan publik dalam program vaksinasi gratis bertahap, yang diawali oleh tiga kelompok, yakni kelompok pejabat publik pusat dan daerah, pengurus asosiasi profesi tenaga kesehatan dan tokoh kunci kesehatan daerah, serta tokoh agama daerah.

“Arahan Bapak Presiden jelas, akan dilakukan secara serentak, diawali di pusat, kemudian dilanjutkan di daerah, melibatkan tokoh masyarakat dan kalau ada tokoh kesehatan atau figur dokter yang berpengaruh, misalnya, untuk diikutsertakan,” katanya.

Budi juga meminta kepala daerah mempersiapkan orang-orang yang akan mendapatkan prioritas program vaksinasi, yang akan dibagi menjadi dua tahap.

“Bapak/Ibu Gubernur, kepala daerah, tolong persiapan, pilih orangnya, karena tanggal 14-15 kita akan mulai lakukan vaksinasi di daerah, terutama provinsi. Kemudian untuk proses vaksinasi, terutama tenaga kesehatan, tolong dibagi dalam dua tahap,” ungkapnya.

“Arahan dari Bapak Presiden, karena kemungkinan akan ada sedikit dampak, misalnya pegel sedikit, demam sedikit, jadi dalam satu puskesmas, misalnya ada 4 perawat, jangan sampai pada hari yang sama kita vaksin semua. Kita antisipasi betul efek itu, maka vaksin dulu untuk dua orang,” ujar Budi melanjutkan.

Kepala daerah juga diminta memastikan fasilitas kesehatan terdaftar dalam aplikasi P-care BPJS yang menampilkan pendataan dan input data fasilitas kesehatan mampu vaksin yang dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.

“Pastikan semua layanan kesehatan sudah terdaftar di BPJS, aplikasi P-care itu ya. Karena, kalau tidak terdaftar, faskes tidak dapat memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19,” kata Budi.

Sekadar informasi, vaksin Covid-19 yang sudah dikonfirmasi tiba di Indonesia yakni berasal dari Sinovac dan vaksin tersebut sudah didistribusikan ke daerah.

Recent Posts

Stafsus Menag Sambangi Ponpes Hamalatul Qur’an Sukoharjo, Tawarkan Trauma Healing untuk Santri

MONITOR, Sukoharjo – Kementerian Agama (Kemenag) RI menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan pelayanan, pembinaan, dan…

1 hari yang lalu

OASE III PTKIN 2026 Resmi Dibuka Menag, Dorong Integrasi Sains dan Nilai Agama

MONITOR, Yogyakarta - Ajang Olimpiade Agama, Sains, dan Riset (OASE) III Perguruan Tinggi Keagamaan Islam…

1 hari yang lalu

Kementan Percepat Penyerapan Telur, Peternak Mikro dan Kecil Jadi Prioritas

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat penyerapan telur ayam ras senilai Rp30 miliar melalui…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Alat Produksi untuk Pulihkan Usaha Pascabencana di Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mengupayakan pemulihan aktivitas usaha…

2 hari yang lalu

Dari Ketahanan Keluarga hingga Kompetensi Digital, Ini Tiga Tantangan Strategis Penghulu

MONITOR, Tangerang Selatan - Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian…

2 hari yang lalu

Desak Kasus Penyadapan Ilegal Diusut Tuntas, MUI Ingatkan Larangan Tajassus dalam Islam

MONITOR, Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan…

2 hari yang lalu