Pemerintah Kuat Tak Dihitung dari Jumlah Ormas yang Dibubarkan

MONITOR, Jakarta – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi, mengungkapkan bahwa indikator pemerintahan yang kuat itu bukan dilihat dari banyaknya pengkritik yang ditangkap dan ormas yang dibubarkan.

Hal itu disampaikan oleh Adhie tak lama setelah pemerintah mengumumkan melarang seluruh aktivitas atau kegiatan yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI).

Menurut mantan Juru Bicara Presiden RI Ketiga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu, indikator pemerintahan yang kuat itu dilihat dari seberapa mampunya menyejahterakan rakyatnya.

“Indikator pemerintah yang kuat itu bukan dihitung dari jumlah pengeritik yang bisa dipenjarakan, atau jumlah ormas yang bisa dibubarkan, tapi berapa jumlah rakyat yang bisa diangkat taraf hidupnya dari kemiskinan ke kesejahteraan,” ungkap Adhie seperti dikutip dari Twitter @AdhieMassardi, Jakarta, Kamis (31/12/2020).

Adhie juga mengatakan, karena tujuan bernegara itu adalah mengangkat taraf hidup rakyat dari kemiskinan ke kesejahteraan.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD bersama sejumlah menteri dan kepala lembaga sebelumnya telah mengumumkan terkait status hukum FPI.

Mahfud menyampaikan, FPI sudah tidak memiliki legal standing baik sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun organisasi biasa karena tidak memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kemendagri sejak 20 Juni 2019 lalu.

Sehingga, menurut Mahfud, pemerintah menganggap bahwa FPI telah bubar. Karena itu, Mahfud mengatakan, pemerintah pun melarang seluruh kegiatan FPI.