Walikota Depok, Mohammad Idris
MONITOR, Depok – Wali Kota Depok, Mohammad Idris, mengungkapkan bahwa belum ada sanksi bagi penyelenggara atau panitia kegiatan tour wisata yang tidak menerapkan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 secara ketat.
Pasalnya, menurut Idris, hingga saat ini, belum ada payung hukum yang mengatur terkait sanksi tersebut.
“Kalau sanksi yuridis, sanksi denda dan sebagainya tidak ada, sulit bagi pemerintah daerah (menerapkannya). Kecuali ada payung hukum dari pemerintah pusat,” ungkapnya di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (29/12/2020).
Idris mengakui, diperlukan kerja keras dalam pengawasan terhadap kegiatan tour wisata yang diselenggarakan sejumlah warga Depok dalam rangka libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang tidak menerapkan prokes Covid-19 secara ketat.
Selain kerja pemerintah, menurut Idris, dalam hal itu diperlukan kesadaran dan keikhlasan juga dari masyarakat.
Namun demikian, lanjut Idris, untuk mengantisipasi pelanggaran tersebut, dirinya telah memerintahkan seluruh lurah dan camat untuk terus memantau kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan.
“Makanya kami minta juga kepada Pak Lurah, Pak Camat ikut memantau, memberikan laporan laporan, penyadaran kepada masyarakat,” ujarnya.
MONITOR, Banjarbaru - Sebanyak 314 Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Banjarbaru menggunakan hak…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat peran syahbandar di pelabuhan perikanan untuk…
MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mewujudkan Indonesia Emas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah terus memberikan perhatian penuh terhadap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 313.695 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas terselenggaranya Bimbingan…