PERTANIAN

Unit Pelaksana Teknis Kementan Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

MONITOR, Jakarta – Pusat Veteriner Farma (Pusvetma) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Predikat WBK yang diraih Pusvetma Kementan ini telah melalui berbagai tingkatan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak internal (Inspektorat Jenderal Kementan) dan eksternal (Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan Kementerian PANRB).

“Jadi penghargaan ini sudah melalui serangkaian evaluasi di tingkat internal dan eksternal. Terima kasih saya ucapkan,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah.

Penyerahan predikat ini merupakan bagian akhir dari rangkaian proses Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2020. Kegiatan ini adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit kerja yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.

WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pengawasan.

Sedangkan ZI adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Secara umum, targetnya adalah peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik.

Setiap instansi pemerintah diwajibkan membangun percontohan (pilot project) pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat unit kerja melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Unit kerja peraih WBK dan WBBM juga dituntut mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja tinggi, dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

“Untuk mendapat predikat WBK juga tidak mudah. Unit kerja harus memenuhi beragam kriteria yang telah ditetapkan,” ucap Nasrullah.

Nasrullah menyampaikan, poin utama dan yang terpenting dari Zona Integritas menuju WBK adalah merubah mindset seluruh pegawai Pusvetma untuk membangun pola pikir dan budaya kerja baru dalam upaya mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang bebas dari korupsi.

“Jadi untuk meraih predikat WBK ini bukanlah pekerjaan mudah dan dibutuhkan kerja keras serta kemauan untuk berubah demi institusi, niat yang tulus, jujur dan ikhlas. Jayalah selalu Pusvetma,” tutur Nasrullah.

Penghargaan ini juga dalam rangka memperingati Hari Anti-Korupsi Sedua yang diperingati pada 21 Desember 2020 lalu. Untuk mendukung peringatan Hari Anti-Korupsi, KemenPANRB memberikan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada 763 unit kerja dari 3.691 unit kerja layanan dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Sedunia bisa menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan, melalui penerapan program reformasi birokrasi yang telah di tetapkan.

Sementara itu, Kepala Pusvetma, Agung Suganda memberikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pusvetma Surabaya. Pasalnya, ia menilai penghargaan ini bukan diraih dengan cara yang mudah karena perlu kerja keras.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Pusvetma Surabaya yang telah bekerja keras sehingga tepat di akhir tahun kita mendapat penghargaan tersebut. Tentunya bukan hal yang mudah, utamanya untuk WBK Nasional karena banyak tahap yang harus kita lalui untuk bisa meraihnya,” paparnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa dengan penghargaan tersebut diharapkan bisa memacu seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat.

“Pekerjaan rumah kita masih banyak dan tidak hanya berhenti pada penghargaan ini, tahun depan kita harus bisa meraih WBBM,” tutur Agung.

Recent Posts

Dana Bergulir Tingkatkan Usaha Anggota Koperasi di Majalengka

MONITOR, Jakarta - Koperasi sebagai tonggak pemberdayaan masyarakat, telah membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dapat…

1 jam yang lalu

Menteri Yandri Kaget Lihat Jalan Kabupaten Serang Rusak Parah, Respon Menteri PU Cepat

MONITOR, Banten - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku kaget…

2 jam yang lalu

Kementerian Imipas Kirim Bantuan untuk Korban Erupsi Gunung Lewotobi

MONITOR, Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menyerahkan bantuan untuk pengungsi erupsi Gunung Lewotobi di Lembata, Nusa Tenggara…

2 jam yang lalu

DPR Minta Negara Global Patuhi Pengadilan Internasional yang Keluarkan Surat Penangkapan PM Israel

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…

4 jam yang lalu

HGN 2024, Prof Rokhmin Beri Apresiasi Para Pahlawan Tanda Jasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

4 jam yang lalu

Pemuda Muhammadiyah Dorong Penguatan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Melalui Revisi UU Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…

4 jam yang lalu