Sandi Jadi Menteri, Mardani: Bagi Demokrasi Ini Bisa Melemahkan

MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menilai bahwa masuknya kompetitor di Pilpres 2019 ke dalam Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan melemahkan demokrasi di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Mardani menyusul ditunjuknya Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga mantan Cawapres 2019, Sandiaga Uno, menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dalam Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024.

“Kompetitor diajak masuk kabinet. Bagi demokrasi ini bisa melemahkan karena membentuk persepsi bahwa pada akhirnya kekuasaan yang jadi tujuan,” ungkapnya kepada MONITOR dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Semestinya, menurut Mardani, untuk menyehatkan demokrasi, semua figur dan partai pendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menguatkan barisan oposisi agar ada check and ballance yang seimbang.

“Ini akan sehat bagi kebijkan publik yang dihasilkan karena ada kontrol dan pengawasan yang kokoh,” ujar Anggota Komisi II DPR RI itu.

Mardani mengatakan, penuh sesaknya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dengan koalisi partai tentu akan membuat publik bertanya. Sebab, menurut Mardani, masyarakat berharap dalam reshuffle kabinet 2020, Jokowi lebih banyak mengutamakan kalangan profesional dalam menangani pandemi karena terbukti lebih bebas dari berbagai kepentingan. 

“Hal lain tentu kita berharap menteri terpilih mampu menyelesaikan masalah, mengubah wajah birokrasi dan ego sektoral antar kementerian, yang selama ini masih jadi inti masalah setiap implementasi kebijakan dan penanganan pandemi,” katanya.

Mardani menyebutkan, seperti persoalan perlindungan kesehatan dalam hal ini Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masalah stunting, peningkatan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular, serta penguatan health security untuk penanganan pandemi. 

“Mari kita beri berikan kesempatan untuk bekerja di 100 hari pertama dengan benar dan cepat mewujudkan janji presiden dan melayani rakyat. Sambil terus kita kawal dan kritisi kalau ada kebijakan yang melenceng dari amanat konstitusi,” ungkapnya.