Tinjau Kebijakan Moneter, BI: Kinerja Ekonomi Global dan Domestik Membaik

MONITOR, Jakarta – Kinerja perekonomian global terus menunjukkan perbaikan, sejalan dengan hal tersebut perbaikan ekonomi domestik terus berlangsung secara bertahap.

Menyikapi perkembangan tersebut dan hasil asesmen, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 16-17 Desember 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,50%.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono menjelaskan bahwa BI juga memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional.

“Yakni, melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman covid-19, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan,” jelas Erwin, Selasa (23/12).

Berikut intisari Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) Desember 2020 yang diterbitkan pada Senin, 21 Desember 2020.

Perekonomian global terus membaik dan diprakirakan akan meningkat lebih tinggi pada 2021.

Perbaikan ekonomi dunia didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Perkembangan sejumlah indikator dini pada bulan November 2020 mengonfirmasi perbaikan ekonomi global yang terus berlangsung.

Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diprakirakan menurun didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global seiring dengan ketersediaan vaksin.

Pertumbuhan ekonomi domestik terus membaik secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021.

Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator di November 2020, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha.

Ke depan, vaksinasi dan disiplin dalam penerapan protokol covid-19 merupakan kondisi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan mulai positif pada triwulan IV 2020 dan pada kisaran -1% hingga -2% pada 2020, serta selanjutnya meningkat pada kisaran 4,8-5,8% pada 2021.

Stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Nilai tukar Rupiah terjaga didukung langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia dan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik.

Sementara itu, inflasi tetap rendah seiring permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai. Sejalan kebijakan moneter dan makroprudensial akomodatif Bank Indonesia, kondisi likuiditas tetap longgar dan mendorong penurunan suku bunga.

Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun risiko meluasnya dampak Covid-19 terhadap stabilitas sistem keuangan terus dicermati. Di sisi lain, transaksi Sistem Pembayaran, baik tunai maupun nontunai menunjukkan peningkatan sejalan perbaikan ekonomi, disertai percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait. Seluruh instrumen kebijakan Bank Indoensia akan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan,” ujar Erwin.

Selain itu, koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.